KBRN, Kupang: Sampai dengan bulan Juni tahun 2025, Perekonomian global pada 2025 masih menghadapi ketidakpastian tinggi yang dipicu oleh sejumlah faktor utama diantaranya dinamika geopolitik dan fragmentasi geoekonomi, kecenderungan kebijakan moneter yang telah menyebabkan likuiditas global yang lebih ketat, meningkatnya biaya utang, dan gejolak pasar keuangan di negara berkembang. Di tengah kondisi demikian, optimisme terus dijaga yang didukung komitmen Pemerintah dengan memastikan APBN bekerja optimal dalam melindungi masyarakat, termasuk memastikan ekonomi tumbuh secara berkelanjutan.

Di sisi lain, kinerja perekonomian nasional masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan tingkat inflasi yang terkendali. Inflasi nasional pada bulan Juni 2025 tercatat mengalami inflasi 1,87% (yoy), di mana tingkat inflasi y-o-y komponen inti Juni 2025 sebesar 2,37%.

Di tengah gejolak global, APBN 2025 dioptimalkan sebagai shock absorber, untuk melindungi masyarakat, menjaga momentum pertumbuhan, dan mendukung agenda pembangunan secara optimal. Kinerja APBN di NTT sampai dengan 30 Juni 2025 Belanja APBN di NTT sampai dengan 30 Juni 2025 telah terealisasi sebesar Rp14,59 triliun (40,99% dari alokasi), terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3,51 triliun, dan Transfer ke Daerah mencapai Rp11,08 triliun.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp3,51 triliun atau 34,87 % dari alokasi meliputi Belanja Pegawai mencatat realisasi sebesar Rp2,09 triliun atau 53,79% dari alokasi; Belanja Barang terealisasi Rp1,05 triliun atau 25,95% dari alokasi; dan Realisasi Belanja Modal mencatat realisasi sebesar Rp352,31 miliar atau 16,72% dari alokasi. Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) s.d. 30 Juni 2025 mencapai Rp11,08 triliun atau 43,40% terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp7,42 triliun atau 46,84% dari alokasi; Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp63,46 miliar atau 30,68% dari alokasi; dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp22,73 miliar atau 1,20% dari alokasi.

Untuk DAK Non Fisik realisasi meliputi Insentif Fiskal sebesar Rp119,61 miliar atau 50,00% dari alokasi. Terdapat 17 pemerintah daerah di NTT yang mendapatkan insentif fiskal di awal tahun 2025 atas kinerja tahun sebelumnya. Selanjutnya realisasi untuk Dana Desa mencapai Rp1.432,00 miliar atau 53,05% dari alokasi. Dukungan APBN untuk Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Guna membantu masyarakat miskin di NTT, Pemerintah Pusat melalui APBN juga mengalokasikan dan menyalurkan dana dalam bentuk program perlinsos.

Sampai dengan 30 Juni 2025 bantuan yang sudah tersalur untuk wilayah Prov NTT meliputi: 1. Bantuan Sosial Yatim Piatu (Yapi), kepada anak penerima manfaat yang terdaftar ke dalam DTKS, dan tidak menerima bansos lain dari pemerintah. Sampai dengan 30 Juni 2025 realisasi bansos yatim piatu sebesar Rp8,5 miliar untuk 18.715 penerima. 2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang merupakan bansos untuk membantu Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mampu atau rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari untuk penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sampai dengan 30 Juni 2025 mencapai Rp 891,29 miliar untuk 1.667.415 penerima.

3. Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan program bagi keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

Sampai dengan 30 Juni 2025, realisasi bansos PKH mencapai Rp596,63 miliar untuk 741.537 penerima. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Dalam rangka membantu dan meningkatkan usaha para pelaku UMKM khususnya untuk mendapatkan akses pembiayaan melalui APBN, Pemerintah menyediakan program pemberian subsidi bunga dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh perbankan/LKBB dan Kredit Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan oleh LKBB.

Total penyaluran KUR sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp1.364,26 miliar untuk 31.958 debitur. Skema KUR Mikro menjadi skema dengan penyaluran terbesar di mana total penyaluran mencapai Rp965,32 miliar untuk 30.269 debitur. Berdasarkan wilayah, penyaluran terbesar ada pada Kota Kupang dengan total penyaluran Rp147,38 miliar untuk 1.905 debitur.

Sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi sektor dengan penyaluran KUR terbesar yaitu sebesar Rp751,18 miliar untuk 15.628 debitur. Sementara itu, penyaluran pembiayaan UMi s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp165,41 miliar untuk 35.531 debitur.

Menurut wilayah, penyaluran terbesar terjadi pada Kabupaten Manggarai dengan total penyaluran Rp17,53 miliar untuk 3.571 debitur, dan sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi sektor dengan penyaluran Umi terbesar yaitu Rp165,23 miliar untuk 35.513 debitur. Kinerja APBN regional NTT sampai dengan semester 1 tahun 2025, tetap menjadi pendorong bagi perekonomian di NTT.

Kementerian Keuangan melalui unit vertikalnya yang berada di di Provinsi NTT berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan APBN tahun 2025 untuk mewujudkan stabilitas dan inklusivitas yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi NTT. (rls/at).