Kepastian Hukum Lahan Jadi Kunci Mitigasi Risiko Investasi di NTT

RRI.CO.ID, Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai perlu memprioritaskan mitigasi risiko hukum guna menarik lebih banyak investor menjelang target pertumbuhan ekonomi tahun 2026. Salah satu persoalan utama yang masih menjadi tantangan ialah sengketa lahan yang kerap menghambat realisasi investasi di daerah.

Pengamat Ekonomi NTT, Dr. Frits O. Fanggidae, dalam Wawancara Kupang Pagi Ini bertajuk “Sensus Ekonomi 2026 dan Masa Depan Investasi di NTT” pada Kamis, 7 Mei 2026 mengatakan, kepastian hukum atas kepemilikan tanah menjadi faktor penting yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal.

“Kita harus jujur bahwa persoalan lahan masih menjadi hambatan yang sangat nyata di NTT. Jika ingin mencapai target Sukses Ekonomi 2026, pemerintah daerah wajib menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada agar investor mendapatkan rasa aman dalam berinvestasi,” ujarnya.

Menurut Frits, sengketa lahan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi citra daerah di mata investor nasional maupun internasional. Karena itu, diperlukan sinergi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat untuk menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan, mitigasi risiko investasi tidak hanya berkaitan dengan legalitas lahan, tetapi juga menyangkut jaminan keamanan sosial di sekitar lokasi proyek. Keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap proses pembangunan dinilai penting untuk mencegah potensi konflik di kemudian hari.

“Kepastian hukum adalah harga mati bagi dunia usaha. Investor tidak hanya membawa modal, tetapi juga harapan pembangunan. Karena itu, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang jelas agar seluruh rencana bisnis dapat berjalan sesuai ketentuan,” katanya.

Dr. Frits juga mendorong pemerintah untuk melakukan pemetaan ulang terhadap lahan-lahan potensial yang telah berstatus clean and clear sehingga dapat segera ditawarkan kepada investor strategis.

Dengan kepastian hukum dan jaminan keamanan investasi, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2026 diharapkan dapat terwujud secara nyata. (DB)