RRI.CO.ID, Kupang - Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nusa Cendana (Undana) menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Jumat 24 September 2026, di Kantor Desa Kuatae, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan warga menghadapi ancaman longsor di wilayah bertanah labil yang dinilai tidak layak huni.
Tim dipimpin Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Dr. Hendrik Toda, S.Sos., M.Si., bersama dua dosen, David Wilfrid Rihi, S.Sos., M.AP dan Jems Yerison Kanaf, S.Sos., M.AP. dibantu alumni Fanderio Banunaek, S.Sos., M.Si dan dua mahasiswa, Anggelica Loverani Kurin dan Winda Virginia Beribe. Kegiatan berlangsung dengan pendekatan sosial dan edukasi risiko bencana, dan menempatkan warga sebagai pelaku utama mitigasi, bukan sekadar penerima bantuan setelah bencana terjadi.
Kegiatan ini dilatarbelakangi kerentanan Desa Kuatae terhadap pergerakan tanah. Wilayah desa sebagian besar berada di kawasan berlereng dengan tanah labil dan kestabilan lereng rendah.
Kondisi itu diperparah curah hujan tinggi, minimnya vegetasi penahan tanah, dan permukiman di lereng dan bantaran yang secara teknis tidak layak huni. Dampaknya terlihat pada 11 Maret 2025, ketika longsor melanda desa itu.
Sejumlah rumah rusak, aktivitas warga lumpuh, dan sebagian penduduk mengungsi. Warga Kuatae, F.A. Nikolas Benu, menuturkan longsor terjadi sekitar pukul 03.00 dini hari.
Warga sempat dipindahkan ke Gedung Olahraga (GOR), tetapi karena tidak ada tindak lanjut yang jelas, mereka memilih kembali ke desa. Ia berharap pemerintah segera menempatkan warga terdampak di lokasi yang lebih aman.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Kuatae menyebut pemerintah desa telah mengevakuasi warga terdampak dan berkoordinasi awal dengan pihak terkait. Ia menegaskan komitmen menata sistem drainase agar air hujan tidak menggenang atau terbuang sembarangan di permukiman, sehingga risiko longsor susulan dapat ditekan.
Sementara Dalam pemaparannya, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nusa Cendana (Undana) Hendrik Toda menilai penanganan longsor di Kuatae selama ini cenderung reaktif, yakni baru bergerak setelah bencana terjadi. Menurutnya, pengurangan risiko yang efektif harus dimulai dari pencegahan dan kesiapsiagaan.
Materi yang disampaikan mencakup empat hal:
Karakteristik wilayah rawan longsor. Warga diperkenalkan pada ciri lahan berisiko, seperti tanah labil, lereng curam, dan drainase alami yang buruk, serta pemicunya, mulai dari hujan lebat, hilangnya vegetasi, pembangunan di lereng, hingga alih fungsi lahan.
Mitigasi berbasis masyarakat. Langkahnya antara lain menanam vegetasi berakar kuat, tidak mendirikan bangunan permanen di zona labil, membuat dan merawat saluran drainase, serta mengenali tanda awal longsor seperti retakan tanah dan pohon yang tiba-tiba miring.
Pemetaan titik rawan dan rencana evakuasi. Warga diajak menyusuri wilayah, menandai titik rawan, dan menyusun sketsa peta desa. Mereka juga menentukan jalur evakuasi, titik kumpul, dan pembagian peran saat darurat, serta merancang peringatan dini sederhana berbasis kearifan lokal seperti kentongan.
Penguatan kelembagaan desa. Tim mendorong pembentukan atau penguatan kelompok siaga bencana yang memantau lingkungan, melanjutkan edukasi, dan menjadi penghubung warga, pemerintah desa, dan instansi terkait.
Tim juga menyiapkan rekomendasi bagi pemerintah desa, yaitu relokasi bertahap permukiman di zona berisiko tinggi, aturan desa yang melarang pembangunan di area labil, alokasi dana desa untuk mitigasi, dan pemasukan hasil pemetaan risiko ke dokumen perencanaan pembangunan desa. Dalam sesi tanya jawab, warga menyampaikan berbagai harapan. Ben Benu berharap kehadiran tim membawa solusi nyata.
Ance Tallan mengeluhkan sulitnya akses jalan menuju dan di dalam desa, yang menyulitkan evakuasi maupun aktivitas harian. Kepala Desa meminta solusi konkret yang bisa langsung diterapkan warga dan pemerintah desa.
Hendrik Toda menjelaskan bahwa relokasi berada di bawah kewenangan pemerintah tingkat lebih tinggi, sehingga perlu terus disuarakan secara berjenjang. Untuk perbaikan jalan, usulan harus diajukan secara resmi lewat musyawarah desa agar masuk perencanaan pembangunan.
Adapun langkah yang bisa segera dimulai warga sendiri adalah memperbaiki drainase secara bertahap, karena air yang tidak terkelola menjadi salah satu pemicu utama pergerakan tanah. Seorang tokoh masyarakat setempat juga berharap saluran air yang memadai dapat mengurangi intensitas longsor sekaligus memulihkan produktivitas lahan pertanian warga yang terganggu tanah labil. (VFZ)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....