Bupati Rote Ndao Minta Bagi Hasil Kelautan Lebih Proporsional
- 07 Sep 2026 11:39 WIB
- Kupang
Poin Utama
- Bupati Rote Ndao Paulus Henuk meminta pembagian kewenangan dan penerimaan sektor kelautan yang lebih proporsional kepada pemerintah pusat dan daerah.
- Daerah penghasil sumber daya kelautan harus mendapatkan manfaat ekonomi optimal dari sektor tersebut untuk meningkatkan PAD.
- Permintaan ini disampaikan dalam Workshop Koordinasi Strategis Implementasi Kebijakan PAD melalui PDRD yang diadakan di Bekasi pada 3 September 2026.
RRI.CO.ID, Rote - Bupati Rote Ndao Paulus Henuk meminta pembagian kewenangan dan penerimaan sektor kelautan lebih proporsional. Ia menilai daerah penghasil harus mendapatkan manfaat optimal dari sumber daya yang dimilikinya.
Permintaan tersebut disampaikan Paulus dalam Workshop Koordinasi Strategis Implementasi Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Workshop berlangsung di Hotel Four Points, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 3 September 2026.
Paulus mengatakan sektor kelautan menjadi salah satu potensi besar untuk memperkuat pendapatan daerah Rote Ndao. Namun, sebagian kewenangan pengelolaannya masih berada pada tingkat provinsi.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Sinkronisasi penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan sumber pendapatan.
Bupati menegaskan pemerintah daerah harus mendapatkan ruang lebih besar dalam pengelolaan potensi wilayah. Dengan demikian, sumber daya daerah dapat memberikan manfaat langsung bagi pembangunan masyarakat.
“Diperlukan skema pembagian kewenangan dan penerimaan yang lebih proporsional,” ujar Paulus. Ia berharap kebijakan tersebut dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah berkapasitas terbatas.
Paulus juga meminta kepala daerah dilibatkan dalam penyusunan kebijakan nasional terkait fiskal daerah. Menurutnya, kepala daerah memahami langsung dampak kebijakan terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Kalau kebijakan dirancang dan diketok di pusat tanpa melibatkan kepala daerah, imbasnya langsung dirasakan daerah,” ujarnya. Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan karakteristik setiap daerah dalam menetapkan kebijakan fiskal. (Radja)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....