Poin Utama
- Bupati Rote Ndao Paulus Henuk mendorong sinkronisasi kebijakan PDRD antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
- Kebijakan transfer ke daerah turut menjadi perhatian, karena berpengaruh terhadap kemampuan fiskal Rote Ndao.
- Rote Ndao membutuhkan kebijakan fiskal yang responsif, mengingat kapasitas fiskalnya masih terbatas.
- Tujuan akhirnya adalah memperkuat kemandirian fiskal, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
RRI.CO.ID, Rote - Bupati Rote Ndao Paulus Henuk mendorong sinkronisasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Menurutnya, sinkronisasi diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta mengoptimalkan pendapatan daerah.
Hal tersebut disampaikan Paulus Henuk dalam Workshop Koordinasi Strategis Implementasi Kebijakan PAD melalui PDRD. Kegiatan berlangsung di Hotel Four Points, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 3 September 2026.
Bupati menilai kejelasan pembagian kewenangan penting agar pengelolaan pendapatan daerah tidak mengalami tumpang tindih. Ia menyebut koordinasi antarpemerintah harus diperkuat untuk menciptakan kebijakan fiskal yang lebih efektif.
Paulus menyoroti sektor kelautan yang memiliki potensi besar bagi peningkatan pendapatan daerah Rote Ndao. Namun, sebagian kewenangan sektor tersebut saat ini berada pada pemerintah provinsi.
Karena itu, Bupati meminta skema pembagian kewenangan dan penerimaan yang lebih proporsional. Menurutnya, daerah pemilik sumber daya harus memperoleh manfaat optimal dari potensi wilayahnya.
Bupati juga menyoroti kebijakan transfer ke daerah yang berpengaruh terhadap kemampuan fiskal pemerintah kabupaten. Ia meminta kepala daerah dilibatkan dalam perumusan kebijakan yang berdampak langsung terhadap fiskal daerah.
“Kalau kebijakan dirancang dan diketok di pusat tanpa melibatkan kepala daerah, imbasnya langsung dirasakan daerah,” ujar Paulus. Ia menilai setiap daerah memiliki karakteristik dan kapasitas fiskal yang berbeda.
Paulus berharap workshop menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih adil, harmonis, dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung kesejahteraan masyarakat. (Radja)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....