Bawaslu Sumba Barat MoU Bersama RRI, Perkuat Pengawasan Pemilu

RRI.CO.ID, Sumba - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Barat terus mendorong peningkatan kesadaran, keterlibatan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan.

Dalam rangka memperkuat pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat resmi menjalin kerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Sumba. Kerja sama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, Pdt. Papi B. Ndjurumana, S.Th., dan Kepala LPP RRI Kupang, Muh. Yusridarto, S.Sos., M.I.Kom., pada Senin, 31 Agustus 2026.

Kerja sama ini menjadi bagian dari langkah strategis Bawaslu dalam memperluas jangkauan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait pengawasan pemilu dan pemilihan. Melalui sinergi dengan RRI Sumba, informasi mengenai tahapan, mekanisme, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan diharapkan dapat disampaikan secara lebih luas dan mudah dipahami.

Selain penyebarluasan informasi, kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat edukasi dan literasi politik masyarakat Kabupaten Sumba Barat. RRI Sumba diharapkan dapat menjadi mitra strategis Bawaslu dalam menghadirkan informasi yang edukatif, sekaligus mendorong masyarakat agar semakin aktif menggunakan hak dan tanggung jawabnya dalam mengawal proses demokrasi.

Kerja sama tersebut juga mencakup dukungan terhadap penyiaran dan peliputan berbagai kegiatan pengawasan partisipatif. Dengan dukungan media, berbagai aktivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu bersama masyarakat dapat diketahui publik, sehingga turut membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya pengawasan dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan.

Di tengah derasnya arus informasi, sinergi Bawaslu Kabupaten Sumba Barat dan RRI Sumba juga diharapkan mampu membantu mengantisipasi penyebaran narasi palsu maupun isu hoaks seputar pemilu. Informasi resmi dan terverifikasi akan menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan pengawasan pemilu. (Jl)