RRI. CO. ID, Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di kawasan perbatasan dengan mengoptimalkan potensi lokal yang tersedia. Program tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah menghadapi keterbatasan fiskal sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat perbatasan.
“Memang itulah tantangan kita hari ini di saat pemerintah dalam tekanan fiskal yang cukup berat, tapi tidak berarti pembangunan berhenti. Peran kami untuk mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan anggaran itu seefektif mungkin, " kata Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah NTT, Maksi Nenabu.
Menurut Maksi, pemerintah melihat kebutuhan masyarakat perbatasan sebagai dasar dalam menentukan arah program pembangunan. Usulan tersebut berasal dari masyarakat, kemudian disampaikan melalui Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten hingga menjadi bahan koordinasi pemerintah provinsi dengan 17 perangkat daerah.
“Usulan perencanaan program itu dari bawah, dari masyarakat perbatasan, kemudian didorong ke Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten, kemudian naik ke kami. ” Kami memegang itu untuk menjadi guidance bagi seluruh perangkat daerah, 17 perangkat daerah, untuk kami mengarahkan, ini loh kebutuhan masyarakat perbatasan,” ujarnya.
Selain mengarahkan anggaran secara efektif, Pemprov NTT juga mendorong desa-desa perbatasan mengembangkan potensi ekonomi yang selama ini belum diolah secara maksimal. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan tidak hanya bergantung pada intervensi anggaran pemerintah, tetapi juga bertumpu pada kekuatan ekonomi masyarakat desa.
“Memang ada program Pak Gubernur yang juga cukup baik, mendorong desa-desa, khususnya di perbatasan agar supaya mengoptimalkan potensi yang ada di desa. Kami mendorong, kemarin kegiatan kami sudah jalan, itu di Desa Haumeniana di TTU, " kata Maksi.
Desa Haumeniana, Kabupaten Timor Tengah Utara, menjadi salah satu contoh pemberdayaan tersebut karena memiliki produksi singkong yang cukup besar. Potensi itu kemudian dikembangkan menjadi produk olahan bernilai ekonomi berupa keripik ubi Haumeniana yang telah dikemas secara lebih menarik.
“Kami melihat ada potensi yang cukup besar, itu mereka menghasilkan singkong yang cukup banyak, selain dari tenun dan segala macam. Tapi singkong ini kami melihat belum diolahkan, nah itu kami dorong dan kami sudah melakukan, kemarin barusan dua tiga minggu lalu, kami menyelesaikan dengan mereka," ucap Maksi.
Maksi mengatakan, program pemberdayaan tersebut didukung anggaran sebesar 100 juta rupiah, dengan sekitar 80 persen anggaran kegiatan berada di desa. Pemerintah juga mendorong proses perizinan dan pemenuhan label halal agar produk lokal tersebut dapat dipasarkan lebih luas.
Pengembangan produk keripik ubi Haumeniana diharapkan menjadi contoh bahwa keterbatasan anggaran dapat diimbangi dengan pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat. Produk tersebut selanjutnya didorong untuk masuk ke NTT Mart, pasar perbatasan, serta pasar lainnya sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
Upaya pemberdayaan ekonomi desa perbatasan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat potensi lokal. Pemerintah berharap pengembangan produk unggulan desa dapat menjadi awal tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan kawasan perbatasan. (ST)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....