Gubernur NTT : “Ambil Dulu, Bayar Kemudian” Wajib Dicatat dan Diverifikasi

RRI.CO.ID, Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena melalui postingan Facebook terverifikasi miliknya meminta warga terdampak gempa Flores mengambil kebutuhan dasar terlebih dahulu. Kebijakan tersebut diberikan bagi masyarakat yang masih kesulitan memperoleh makanan, minuman, tenda, selimut, maupun kebutuhan mendesak lainnya yang belum menerima bantuan, akibat dampak gempa M 7.7 SR lalu di Flores NTT.

Emanuel menjelaskan, warga terdampak dapat mengambil kebutuhan tersebut di toko atau kios terdekat selama kondisi darurat masih berlangsung. Pembayaran atas barang yang diberikan akan diselesaikan kemudian melalui mekanisme penanganan darurat sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Emanuel, kebijakan tersebut diterapkan pada tahap awal tanggap darurat karena masih terdapat masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera. Dalam situasi bencana, keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dinilai tidak boleh terhambat hanya karena proses administrasi belum selesai.

Namun, kebijakan “ambil dulu, bayar kemudian” tetap harus dilaksanakan dengan pencatatan serta pertanggungjawaban yang jelas oleh seluruh pihak terkait. Setiap toko atau kios yang memberikan barang kepada warga diwajibkan mencatat jenis dan jumlah kebutuhan yang telah diserahkan.

Posko tanggap darurat yang melibatkan pemerintah, BPBD, TNI, Polri, pemerintah kabupaten dan kota, kecamatan, desa, kelurahan, hingga RT/RW akan membantu proses pendataan. Unsur kepala dusun, kepala kampung serta pihak terkait lainnya juga akan melakukan verifikasi, pemantauan dan pencatatan warga yang menerima kebutuhan selama masa darurat.

Ketua RT/RW, kepala dusun maupun kepala kampung diminta memastikan kebijakan tersebut benar-benar diberikan kepada masyarakat yang terdampak dan membutuhkan bantuan. Langkah pengawasan tersebut diperlukan agar kebijakan darurat tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak mengalami dampak langsung akibat bencana gempa.

Emanuel menegaskan, penggunaan anggaran negara maupun daerah untuk membiayai kebutuhan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan keuangan. Seluruh transaksi nantinya akan diverifikasi serta diperiksa sesuai ketentuan oleh lembaga atau otoritas yang memiliki kewenangan.

Ia menambahkan, mekanisme tersebut tidak lagi digunakan apabila bantuan reguler telah menjangkau wilayah tertentu dan kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi. Selama kondisi darurat serta kebutuhan mendesak masih berlangsung, penanganan dapat dilakukan berdasarkan status tanggap darurat, kewenangan, anggaran dan aturan yang berlaku.

Gubernur NTT berharap seluruh pihak memahami kebijakan tersebut dengan penuh tanggung jawab demi memastikan masyarakat terdampak memperoleh kebutuhan mendasar secara cepat. Emanuel menegaskan keselamatan warga menjadi prioritas utama, namun setiap rupiah uang negara tetap harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (AN)