RRI.CO.ID,Rote - Rote Ndao : Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTT dari Fraksi PSI, Simson Polin, menegaskan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap berkomitmen menjalankan program pembangunan yang telah disepakati bersama DPRD dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026.

Penegasan tersebut disampaikan Simson Polin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Provinsi NTT bersama Dinas PUPR Provinsi NTT, Selasa, 21 Juli 2026. Menurutnya, pemerintah harus konsisten melaksanakan program yang telah menjadi prioritas pembangunan agar tidak menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

"Program yang sudah menjadi keputusan bersama antara DPRD dan pemerintah harus dijalankan sesuai rencana. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena apa yang sudah diputuskan justru tidak dilaksanakan," kata Simson.

Dalam kesempatan itu, Simson secara khusus menyoroti penanganan ruas jalan provinsi Ba'a–Batutua, tepatnya pada titik longsoran di Letelangga, Kabupaten Rote Ndao. Ia mengungkapkan, penanganan longsoran tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9,2 miliar pada Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan pekerjaan fisik pada tahun 2026.

Namun, ia mempertanyakan keputusan Dinas PUPR Provinsi yang mengalihkan pembiayaan proyek tersebut ke skema Inpres Jalan Daerah (IJD) tanpa adanya penyampaian informasi maupun pembahasan dengan Komisi IV DPRD Provinsi NTT.

"Kami mempertanyakan apakah status ruas jalan ini sudah dialihkan menjadi jalan pusat. Kalau benar demikian, sejak kapan dan berdasarkan keputusan siapa? DPRD, khususnya Komisi IV, tidak pernah menerima penjelasan mengenai perubahan tersebut," ujarnya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Rote Ndao, Simson mengaku kecewa dengan langkah Dinas PUPR Provinsi yang dinilainya tidak mengedepankan kepentingan masyarakat. Menurutnya, kondisi longsoran di Letelangga merupakan persoalan yang sudah lama menjadi perhatian pemerintah.

Lokasi tersebut telah ditinjau langsung oleh Wakil Gubernur NTT, diketahui oleh Gubernur NTT, serta telah dikunjungi Ketua Komisi IV bersama sejumlah anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTT. Karena itu, Simson meminta Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT memastikan pekerjaan penanganan longsoran tetap dilaksanakan pada tahun 2026, baik menggunakan APBD Provinsi maupun melalui skema pendanaan Inpres Jalan Daerah.

"Yang terpenting bagi masyarakat Rote Ndao adalah pekerjaan ini harus segera dilaksanakan tahun ini sesuai rencana awal. Mau menggunakan APBD Provinsi atau dana Inpres Jalan Daerah, yang penting penanganan longsoran Jalan Letelangga pada ruas Ba'a–Batutua segera dikerjakan demi keselamatan dan kelancaran akses transportasi masyarakat," kata Simson.

Ia berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian agar proyek tersebut tidak kembali tertunda. Sehingga, kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang aman dapat segera terpenuhi. (LA)