Justicia Jadi Ruang Advokasi Mahasiswa Hukum Undana Suarakan Isu Sosial

RRI.CO.ID, Kupang - Mahasiswi Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana), Karin Sarceani Bistolen, berhasil memantapkan posisinya sebagai Juara 1 Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) LLDIKTI Wilayah XV NTT tahun 2026. Keberhasilan besar ini diraih berkat gagasan kreatifnya yang berfokus pada pengembangan komunitas hukum bernama Justicia (Justice, Advocacy & Society) sebagai media advokasi nyata di lingkungan kampus.

Dalam wawancara bersama RRI pada Rabu, 27 Mei 2026, Justicia lahir dari keresahan mendalam Karin dan rekan-rekannya terhadap minimnya wadah bagi mahasiswa hukum untuk mengasah keahlian praktis sekaligus menyalurkan pemikiran kritis mereka. Melalui wadah mandiri ini, mereka berkomitmen menciptakan ruang tumbuh yang inklusif guna mencetak calon penegak hukum yang berintegritas dan peka terhadap dinamika sosial.

"Kami membuat komunitas ini karena kami merasakan keresahan yang cukup mendalam di fakultas kami, karena kurangnya wadah atau ruang untuk mahasiswa bisa mencurahkan ide berpikirnya atau meningkatkan skill-nya," ungkap Mahasiwi Ilmu Hukum Undana ini. Melalui Justicia, mahasiswa hukum diajak untuk tidak hanya belajar teori di ruang kelas, tetapi juga turun langsung memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

Secara struktural, gerakan praktis Justisia ditopang oleh berbagai divisi strategis mulai dari unit paralegal, street law, hingga literasi hukum masyarakat. Divisi-divisi tersebut bergerak aktif mendampingi penyintas kekerasan seksual di kampus, mengedukasi perlindungan anak di sekolah, hingga mengemas edukasi hukum konvensional menjadi karya seni yang adaptif bagi warga awam.

Menurut Karin, salah satu fokus utama Justicia saat ini adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama terkait kasus kekerasan seksual, diskriminasi, perlindungan perempuan dan anak, serta maraknya penyebaran informasi hoaks di media sosial. “Hukum itu dekat dengan kehidupan sehari-hari, jadi masyarakat perlu memahami hak-haknya agar tidak mudah dirugikan,” katanya.

Ia menilai banyak persoalan hukum yang terjadi saat ini dipicu rendahnya literasi hukum masyarakat. Karena itu, Justicia mencoba menghadirkan edukasi hukum dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh anak muda maupun masyarakat awam.

“Kalau bicara hukum, jangan selalu dibayangkan rumit dan penuh bahasa formal. Tugas kami bagaimana menyederhanakan hukum supaya masyarakat bisa memahami persoalan yang sedang terjadi dan tahu bagaimana menyikapinya,” ucap Karin.

Selain edukasi langsung di sekolah dan masyarakat, Justicia juga aktif menggunakan media sosial sebagai ruang advokasi publik. Karin mengatakan mahasiswa hukum harus berani menyuarakan ketidakadilan, namun tetap berdasarkan fakta dan pemahaman hukum yang benar.

“Anak muda sekarang harus kritis, tetapi jangan hanya ikut-ikutan atau sekadar fomo. Sebelum menyampaikan pendapat, harus dipahami dulu fakta hukumnya supaya tidak menyesatkan masyarakat,” tegasnya.

Ke depan, Karin berharap Justicia dapat memperluas kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, pemerintah, dan berbagai komunitas sosial agar advokasi yang dilakukan semakin berdampak luas. Ia juga ingin Justicia menjadi ruang aman bagi mahasiswa maupun masyarakat untuk belajar, berdiskusi, dan mencari pendampingan terkait persoalan hukum yang mereka alami.

Eksposur luas yang didapatkan dari ajang Pilmapres ini juga dimanfaatkan Karin sebagai batu loncatan strategis untuk memperluas jangkauan kebermanfaatan komunitas. Pasca-kompetisi, ia berencana membangun kemitraan yang lebih kokoh dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta berbagai instansi pemerintah daerah guna memperluas jaringan edukasi hukum secara berkelanjutan.

Melalui kiprah advokasinya, mahasiswi berprestasi ini membuktikan bahwa gerakan literasi dari daerah memiliki daya tawar yang kuat di panggung akademik nasional. Ia berharap Justisia mampu menginspirasi seluruh mahasiswa di NTT untuk terus berani menyuarakan keadilan serta menjadi jembatan hukum yang andal bagi masyarakat sekitar. (AK)