RRI.CO.ID, Kupang – Pemerintah melalui implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan perhatian serius terhadap ketimpangan distribusi tenaga profesional di Indonesia. Regulasi terbaru tersebut menghadirkan skema insentif khusus bagi ASN yang bersedia mengabdi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pengamat Pendidikan Universitas Nusa Cendana, Prof. Dr. Simon Sabon Ola, M.Hum, mengatakan kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendorong pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah.

“Negara akan memberikan penghargaan tinggi bagi pegawai yang bersedia melayani masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujarnya dalam Wawancara Kupang Pagi Ini Pro 1 RRI Kupang, Senin, 11 Mei 2026.

Menurutnya, penghargaan itu tidak hanya berupa tambahan penghasilan, tetapi juga kemudahan dalam proses pengembangan karier dan kenaikan pangkat bagi aparatur yang bertugas di daerah terpencil.

Selama ini, distribusi dokter spesialis, tenaga kesehatan, guru, dan tenaga ahli lainnya masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan kesenjangan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.

Melalui regulasi ASN terbaru, pemerintah mendorong mobilitas talenta nasional agar distribusi sumber daya manusia lebih merata hingga ke daerah pelosok. “Pemerataan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan hanya bisa terwujud jika tenaga ahli kita tersebar merata secara nasional,” kata Prof. Simon.

Ia menilai kebijakan ini sekaligus menghapus stigma bahwa bertugas di daerah pelosok merupakan hambatan bagi jenjang karier pegawai.

Pemerintah daerah, lanjutnya, menyambut positif kebijakan tersebut karena selama ini masih mengalami kesulitan mendapatkan tenaga profesional untuk mengisi posisi strategis di berbagai sektor pelayanan publik.

“Kami sangat optimis bahwa wilayah Nusa Tenggara Timur akan mendapatkan tambahan tenaga profesional melalui skema mobilitas talenta,” ujarnya. Menurut Prof. Simon, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar penyaluran insentif dan distribusi tenaga ASN berjalan tepat sasaran.

Ia menegaskan bahwa pengabdian di wilayah 3T kini tidak lagi dipandang sebagai pengorbanan tanpa apresiasi. Implementasi UU ASN 2023 diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri. (DB)