RRI.CO.ID, Sumba - Penyusunan kebijakan ekonomi yang efektif sangat bergantung pada ketersediaan data dasar yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga berwenang. Badan Pusat Statistik menekankan bahwa tanpa data ekonomi yang akurat, pemerintah diibaratkan seperti orang buta yang sedang mencari jalan menuju tujuan pembangunan. Sensus Ekonomi 2026 hadir untuk menyediakan landasan rujukan bagi evaluasi perencanaan kebijakan jangka menengah dan panjang.

Doddy Tubani, perwakilan BPS Sumba Barat, menjelaskan bahwa hasil sensus ini akan dimanfaatkan oleh berbagai kementerian, lembaga, hingga swasta sebagai referensi utama. Contoh nyata keberhasilan pemanfaatan data sensus sebelumnya terlihat pada program pemberdayaan UMKM melalui kemudahan perizinan dan akses permodalan KUR. Kebijakan-kebijakan strategis semacam itu hanya bisa dirumuskan jika pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai karakteristik unit usaha di lapangan.

Metode pendataan dalam sensus mendatang akan dibagi menjadi dua mekanisme utama, yakni pengisian secara online bagi usaha menengah besar dan wawancara langsung. Bagi usaha menengah besar (UMB), pelaporan keuangan yang sudah terdokumentasi dengan baik memudahkan proses pengisian data melalui platform digital yang disediakan. Sementara itu, untuk pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang bersifat informal, petugas akan melakukan kunjungan langsung dari rumah ke rumah.

Pembedaan metode ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pendataan tanpa mengurangi kualitas informasi yang dikumpulkan dari setiap kelompok usaha. Petugas lapangan yang dikerahkan telah dibekali dengan pelatihan pemahaman konsep, definisi teknis, serta etika dalam mengumpulkan informasi sensitif. Hal ini dilakukan agar responden merasa nyaman dan aman saat memberikan keterangan mengenai kondisi operasional maupun tenaga kerja mereka.

Hasil akhir dari sensus ini nantinya akan dipublikasikan dalam bentuk data agregat yang menampilkan jumlah usaha dan serapan tenaga kerja per sektor. Data tersebut sangat penting bagi pemerintah daerah dalam memetakan potensi ekonomi kerakyatan yang perlu mendapatkan dukungan lebih lanjut. Selain itu, sektor swasta juga dapat menggunakan data ini untuk melihat peluang ekspansi pasar di wilayah Sumba dan sekitarnya.

Masyarakat diminta untuk menyadari bahwa kontribusi mereka dalam memberikan data yang benar secara tidak langsung telah membantu pembangunan negara. Kebijakan ekonomi yang tepat sasaran pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya ekosistem usaha yang lebih sehat. Oleh karena itu, kejujuran dalam menjawab pertanyaan petugas sensus menjadi kunci utama bagi kemajuan ekonomi bersama.

Dengan tagline "Mencatat Ekonomi Indonesia", BPS mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal bersama langkah besar transformasi data ini. Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan dari dinamika kehidupan ekonomi rakyat yang perlu dikelola dengan baik. Sinergi antara pemberi data dan pengelola data akan menghasilkan pondasi kuat bagi masa depan ekonomi nasional.