Wabup Yonathan Sampaikan Nota Keuangan Perubahan APBD Sumba Timur

RRI.CO.ID, Sumba - Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani, S.Kom., M.AP., menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna DPRD. Dalam kesempatan tersebut, Yonathan tampil mengenakan pakaian adat Sumba saat menyampaikan sambutan pemerintah daerah, Waingapu, Selasa,8 September 2026.

Yonathan mengatakan, pelaksanaan sidang selama ini berlangsung dengan baik, mencerminkan adanya kerja sama yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD. Kesamaan pemahaman dan pandangan dinilai penting, terutama dalam melihat kemampuan pendapatan daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Ia menjelaskan, Rancangan Perubahan APBD mengacu pada program dan kegiatan dalam perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026. Program yang diprioritaskan adalah kegiatan yang bersifat mendesak dan membutuhkan penanganan pemerintah daerah, termasuk kegiatan yang sumber pendanaannya bersifat khusus serta belanja operasional perangkat daerah,"jelasnya.

Dalam perubahan APBD tersebut, pendapatan daerah mengalami penyesuaian akibat perubahan alokasi dana dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, termasuk Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Desa serta pendapatan transfer antar daerah. Pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian belanja sesuai kebutuhan dan kemampuan pendapatan serta penerimaan pembiayaan daerah.

Yonathan menegaskan, kebijakan belanja tetap diarahkan pada sektor yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Prioritas tersebut meliputi sektor pertanian, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta penanganan stunting, gizi kurang, gizi buruk, kemiskinan ekstrem dan kerusakan infrastruktur.

Ia berharap pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan secara baik melalui kerja sama pemerintah daerah dan DPRD. Nota Keuangan tersebut selanjutnya menjadi bahan pencermatan dan pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat alat kelengkapan DPRD sebelum ditetapkan menjadi kebijakan anggaran daerah,"harapnya.(YB)