Menteri ATR/BPN Dorong Transformasi Layanan Beri Kepastian Masyarakat

RRI.CO.ID, Sumba - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa transformasi organisasi dan layanan pertanahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN harus berujung pada kemudahan serta kepastian bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Transformasi Layanan Pertanahan bersama Kepala Kantor Wilayah dan 148 Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, 4 September 2026. Menurut Nusron, perubahan struktur organisasi tidak boleh justru membuat masyarakat semakin sulit memperoleh layanan pertanahan.

Nusron mengatakan, transformasi organisasi pada dasarnya merupakan sarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap perubahan yang dilakukan harus diukur dari manfaat yang dirasakan langsung oleh pemohon layanan. Ia meminta seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN memastikan proses pelayanan menjadi lebih sederhana, mudah dipahami, transparan, serta memberikan kejelasan mengenai waktu penyelesaian setiap permohonan yang diajukan masyarakat. Kepastian tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak lagi berada dalam kondisi tidak mengetahui kapan urusan pertanahan mereka dapat diselesaikan.

Dalam Rakor tersebut, Kementerian ATR/BPN juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah kantor pertanahan yang telah lebih dahulu menerapkan transformasi. Evaluasi dilakukan terhadap 10 Kantor Pertanahan yang telah melakukan transformasi struktur organisasi dengan pendekatan kewilayahan pada tingkat kepala seksi. Selain itu, evaluasi juga diberikan kepada 17 Kantor Pertanahan yang menjadi perintis pelaksanaan layanan Peralihan Hak Terintegrasi 10 hari. Masing-masing kantor menyampaikan pengalaman, perkembangan pelaksanaan, hingga berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan sebagai bahan perbaikan sebelum transformasi diperluas ke kantor pertanahan lainnya.

Menteri Nusron menekankan bahwa evaluasi tersebut menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelayanan pertanahan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kepastian waktu penyelesaian layanan, karena masyarakat sebagai pemohon membutuhkan informasi yang jelas mengenai tahapan dan kapan permohonan mereka selesai. Untuk itu, transformasi layanan Peralihan Hak dan Pengukuran Terjadwal menjadi fokus awal peningkatan kualitas pelayanan pada tahun 2026. Pemerintah berharap perubahan tersebut mampu menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, terukur, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Kementerian ATR/BPN juga akan memperluas penerapan transformasi organisasi secara bertahap pada tahun ini. Berdasarkan hasil Rakor, tambahan transformasi organisasi akan diterapkan pada 50 kantor pada 24 September 2026 dan kembali diperluas pada 50 kantor lainnya hingga akhir Desember 2026. Dengan demikian, total target transformasi organisasi pada tahun ini mencapai 110 Kantor Pertanahan. Sementara itu, transformasi layanan Peralihan Hak juga ditargetkan mencakup sedikitnya 110 Kantor Pertanahan, sehingga manfaat peningkatan layanan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat di lebih banyak wilayah.

Nusron meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan yang menjadi bagian dari agenda transformasi untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan dan memastikan pelaksanaannya berjalan efektif. Ia menegaskan bahwa keberhasilan transformasi tidak hanya dilihat dari perubahan struktur organisasi, tetapi terutama dari kemampuan kantor pertanahan menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, jelas dan memberikan kepastian. Rakor kemudian dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi transformasi layanan serta organisasi yang dipimpin Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, serta Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana dan Manajemen Risiko Einstein Al Makarima. (Humas BPN Sumba Timur/YB)