Sekjen ATR/BPN Ajak Jajaran Satukan Visi Transformasi Layanan

RRI.CO.ID, Sumba - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, mengajak seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk menyatukan visi dan misi dalam mendukung agenda transformasi layanan pertanahan. Ajakan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal yang berlangsung di Jakarta, Selasa, 1 September 2026. Menurutnya, kesamaan pemahaman dan komitmen menjadi bagian penting agar berbagai rancangan transformasi yang telah disusun dapat diwujudkan secara bersama-sama dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalu Agung Darmawan menegaskan, seluruh jajaran perlu memiliki pemikiran dan pemahaman yang sama dalam menjalankan agenda perubahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ia meminta setiap unit kerja tidak hanya memahami kebijakan, tetapi juga mengambil peran aktif dalam memastikan transformasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kerja bersama dan dukungan seluruh unsur organisasi, transformasi layanan diharapkan tidak berhenti pada kebijakan administratif, melainkan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan pertanahan.

Kementerian ATR/BPN saat ini tengah melakukan transformasi terhadap sejumlah layanan untuk mempermudah proses, mempercepat pelayanan, sekaligus memberikan kepastian yang lebih baik kepada masyarakat. Transformasi tersebut diwujudkan melalui tiga program yang diluncurkan pada momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, yakni Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah. Ketiga transformasi tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN untuk terus membenahi sistem pelayanan pertanahan agar semakin efektif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Sekjen ATR/BPN menyampaikan, transformasi tersebut menyentuh berbagai sendi organisasi sehingga membutuhkan dukungan dari seluruh unit kerja, termasuk jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal. Setiap unit diminta memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sekaligus memastikan seluruh program kementerian dapat berjalan secara baik hingga ke lapangan. Dalu Agung menekankan bahwa Sekretariat Jenderal harus menjadi salah satu garda depan dalam memastikan kebijakan yang telah dirumuskan dapat diterapkan secara tepat dan konsisten oleh jajaran di seluruh wilayah Indonesia.

Ia juga menilai keberhasilan transformasi layanan akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian ATR/BPN. Pelayanan yang semakin baik, mudah, cepat, dan mampu memberikan kepastian diyakini dapat membangun persepsi positif masyarakat terhadap layanan pertanahan maupun institusi secara keseluruhan. Karena itu, pembenahan internal harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung perubahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam memberikan pelayanan di bidang pertanahan dan tata ruang.

Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kinerja tersebut menjadi salah satu langkah untuk memastikan pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal tetap berjalan sesuai target dan rencana kerja yang telah ditetapkan. Evaluasi juga mencakup dukungan terhadap pelaksanaan transformasi layanan, khususnya Peralihan Hak Terintegrasi, Pengukuran Terjadwal, dan Organisasi Berbasis Wilayah. Rapat tersebut dihadiri Kepala Pusdatin serta seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN, baik secara langsung maupun daring, sebagai bagian dari upaya menyatukan langkah dalam memperkuat pelayanan pertanahan kepada masyarakat. (Humas BPN Sumba Timur/YB)