RRI.CO.ID, Sumba - Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani, S.Kom., M.AP., menegaskan bahwa tanah ulayat merupakan identitas yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat hukum adat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Kabupaten Sumba Timur.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, LSPP, Pemerintah Provinsi NTT, dan seluruh pihak yang telah mendukung proses pengadministrasian tanah masyarakat hukum adat di Sumba Timur. Ia juga menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Sumba Timur yang berhalangan hadir, Waingapu,Rabu,22 Juli 2026.

Yonathan Hani mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah menerbitkan Surat Keputusan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat Desa Undu beberapa bulan lalu. Menurutnya, keputusan tersebut menjadi langkah penting dalam tahapan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat.

Ia menegaskan, Kabupaten Sumba Timur tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat hukum adat. Karena itu, pengakuan terhadap tanah ulayat bukan sekadar pengakuan administratif, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap identitas, sejarah, dan hak masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Wakil Bupati berharap penerbitan sertifikat tanah ulayat nantinya mampu memberikan kepastian hukum, mencegah konflik pertanahan, serta menghapus anggapan bahwa tanah ulayat merupakan tanah kosong atau tanah negara. Menurutnya, negara hadir bukan untuk mengambil hak masyarakat adat, melainkan memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak tersebut,"harapnya.

Mengakhiri sambutannya, Yonathan Hani menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendampingi proses pengakuan tanah ulayat di Sumba Timur. Ia berharap seluruh tahapan pengakuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya dapat berjalan lancar demi kemajuan masyarakat adat, Kabupaten Sumba Timur, dan Indonesia.(YB)