Hal itu mengemuka dalam Dialog Kupang Menyapa RRI Pro 1 Kupang bertajuk “Menguatkan Peran Perempuan dalam Adaptasi dan Mitigasi Krisis Iklim di Nusa Tenggara Timur” yang berlangsung pada Kamis (25/6/2026). Dialog menghadirkan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTT Anindya Widaryati, Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas P3AP2KB Provinsi NTT Ivone Patrisa Paa, Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Flobamoratas Linda Tagie, serta Kepala Divisi Advokasi WALHI NTT Gres Gracelia.

Kepala Bidang P3SLB DLHK NTT, Anindya Widaryati, menjelaskan bahwa perubahan iklim di NTT ditandai dengan meningkatnya suhu udara, musim kemarau yang lebih panjang, berkurangnya ketersediaan air bersih, serta meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya perempuan yang masih banyak berperan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Menurut Anindya, perempuan menjadi kelompok yang paling merasakan dampak ketika sumber air semakin sulit diperoleh atau hasil pertanian menurun akibat perubahan iklim.

“Ketika sumber air semakin jauh atau hasil pertanian menurun akibat perubahan iklim, perempuan menjadi pihak yang harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga,” ujarnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT melalui DLHK telah menjalankan sejumlah program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, antara lain rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya air, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta edukasi lingkungan.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas P3AP2KB Provinsi NTT, Ivone Patrisa Paa, mengatakan bahwa isu perubahan iklim memiliki keterkaitan erat dengan persoalan gender. Menurutnya, perempuan menghadapi kerentanan berlapis ketika terjadi bencana maupun perubahan kondisi lingkungan karena selain bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, mereka juga kerap memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan.

Ia menegaskan bahwa perempuan perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan.

“Krisis iklim dapat memperbesar ketimpangan yang sudah ada sebelumnya. Karena itu perempuan harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan,” kata Ivone.

Ia menjelaskan, Dinas P3AP2KB terus mendorong berbagai program pemberdayaan perempuan yang terintegrasi dengan isu lingkungan, seperti penguatan kelompok usaha perempuan berbasis sumber daya lokal, pelatihan ekonomi hijau, serta peningkatan kapasitas perempuan dalam pengelolaan lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Flobamoratas, Linda Tagie, mengungkapkan bahwa dampak krisis iklim telah dirasakan masyarakat di berbagai wilayah NTT melalui kekeringan berkepanjangan dan penurunan hasil pertanian. Menurutnya, perempuan muda memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan.

“Perempuan muda dapat menjadi agen perubahan melalui edukasi, kampanye lingkungan, penelitian, hingga gerakan sosial yang mendorong perlindungan lingkungan hidup,” ujarnya.

Linda menambahkan, komunitas yang dipimpinnya telah melakukan berbagai kegiatan edukasi lingkungan, pendampingan masyarakat, dan kampanye publik mengenai dampak perubahan iklim terhadap kehidupan perempuan. Ia berharap pemerintah dapat memperluas ruang partisipasi perempuan dalam penyusunan kebijakan lingkungan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Advokasi WALHI NTT, Gres Gracelia, menilai NTT merupakan salah satu wilayah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena didominasi daerah beriklim kering. Menurutnya, perempuan berada pada posisi paling rentan karena memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan kebutuhan rumah tangga, sementara akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan masih terbatas.

Gres menekankan pentingnya memperkuat adaptasi berbasis komunitas, melindungi sumber-sumber air, menjaga kawasan hutan, serta memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai prinsip keberlanjutan lingkungan. Ia juga mendorong agar perspektif gender diintegrasikan dalam seluruh kebijakan perubahan iklim.

“Perempuan memiliki pengetahuan lokal, pengalaman, dan kapasitas yang sangat penting dalam menjaga ketahanan keluarga maupun komunitas. Karena itu peran mereka harus diakui dan diperkuat,” katanya.

Para narasumber sepakat bahwa kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, komunitas perempuan, dunia pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan NTT menghadapi krisis iklim. Pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, pendidikan lingkungan, serta program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan dinilai dapat mendukung terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan di NTT.