RRI.CO.ID, Kupang – Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia terus diperkuat hingga tingkat desa sebagai fondasi pembangunan nasional yang presisi. Mendukung agenda tersebut, mahasiswa Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Tribhuwana Tunggadewi (UNITRI) Malang melaksanakan Pengabdian Masyarakat Tematik (PMT) di Desa Banturejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada 15 Januari hingga 12 Februari 2026,Kamis 12 Februari 2026.

Kegiatan ini difokuskan pada penataan serta pemutakhiran data kependudukan guna mendukung pelayanan publik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Langkah tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menekankan pentingnya data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan di seluruh instansi pemerintah.

Melalui PMT ke-IV Kelompok 14, mahasiswa melakukan verifikasi dan pembaruan data administrasi penduduk, pendampingan perangkat desa dalam penataan dokumen, serta penyelarasan sistem pencatatan agar lebih tertib dan sistematis. Upaya ini memperkuat kualitas arsip sekaligus meningkatkan akurasi basis data sebagai rujukan kebijakan di tingkat lokal.

Kepala Desa Banturejo, Suyatno Irfan Rosyidi, S.IP., menegaskan bahwa kualitas data sangat menentukan efektivitas program desa. Menurutnya, data yang tertib dan mutakhir membantu pemerintah desa memastikan bantuan sosial, layanan administrasi, hingga perencanaan pembangunan tepat sasaran dan berkeadilan.

Dosen Pembimbing Lapangan, Agustinus Ghunu, S.E., M.MA., M.AP., Cert. TESOL, menyatakan bahwa integrasi data nasional harus dimulai dari pembenahan administrasi di tingkat desa. Ia menekankan bahwa tanpa akurasi data di hulu, kebijakan pembangunan dan reformasi birokrasi berbasis data tidak akan berjalan optimal.

Kegiatan ini menunjukkan peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung reformasi birokrasi dan integrasi data nasional. Kolaborasi antara kampus dan pemerintah desa menjadi contoh konkret implementasi Satu Data Indonesia dari akar rumput, sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan integrasi data nasional bergantung pada komitmen pembenahan administrasi di tingkat paling dasar pemerintahan,"ungkapnya.(yb/Humas Unitri Malang)