DPRD NTT Mendorong Pemerintah Memaksimalkan Distribusi Air

RRI.CO.ID, Kupang - Sekretaris Komisi II DPRD NTT Junaidin Mahasan menegaskan bahwa kedaulatan pangan Nusa Tenggara Timur harus dibangun mulai dari tingkat desa melalui pengoptimalan sektor pertanian secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir. Upaya strategis ini sangat diperlukan agar seluruh masyarakat petani di pelosok desa mampu menghasilkan komoditas pangan yang cukup serta memiliki nilai ekonomi tinggi guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Persoalan ketersediaan air serta distribusi irigasi yang buruk menjadi masalah mendasar bagi para petani di Nusa Tenggara Timur yang sering mengalami kekeringan lahan cukup parah. Kondisi kekeringan yang berkepanjangan ini membuat masyarakat di daerah pedesaan kesulitan mengolah lahan pertanian mereka sehingga ancaman kegagalan panen terus membayangi sepanjang tahun.

Komisi II DPRD NTT mendesak pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa seluruh investasi infrastruktur sumber daya air dapat memberikan manfaat nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Keberadaan bendungan besar seperti yang dibangun di Kabupaten Timor Tengah Selatan harus memiliki jaringan saluran distribusi irigasi yang berfungsi secara maksimal sampai ke titik lahan pertanian milik warga.

Normalisasi saluran irigasi dan perbaikan jaringan yang mengalami kerusakan akibat sedimentasi tanah harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah pada tahun berjalan ini. Pemerintah provinsi juga wajib memastikan adanya pemeliharaan serta pengawasan berkala terhadap operasi jaringan irigasi agar pembagian debit air ke seluruh kawasan persawahan dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

Dengarkan Juga : Hari Tani Nasional 2026 Menuju Kedaulatan Pangan Di NTT

Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pembangunan fasilitas sumber air alternatif seperti sumur bor guna membantu mengatasi krisis air bersih di daerah terpencil. Langkah teknis ini menjadi perhatian sangat khusus bagi Komisi II DPRD NTT agar program pengairan lahan pertanian masyarakat tidak berhenti di tengah jalan tanpa membawa hasil nyata.

Penyaluran bantuan pupuk bersubsidi yang sering tidak tepat sasaran menjadi tantangan besar lain yang harus segera dibenahi secara serius oleh pihak dinas terkait. Keadaan tidak menyenangkan ini terjadi karena kuota pupuk yang dialokasikan pemerintah pusat sering kali tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan mendasar para petani lokal yang sedang menggarap lahan persawahan.

Pemerintah daerah dituntut untuk segera memperbarui data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani secara akurat dan berkala agar pembagian bantuan pupuk berjalan secara adil. Pemutakhiran data tersebut sangat vital karena luas lahan garapan, jenis komoditas tanaman, serta siklus musim tanam masyarakat senantiasa berubah akibat faktor iklim serta bencana alam di lapangan.

Junaidin Mahasan mengungkapkan bahwa pihaknya banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait penyaluran pupuk bersubsidi yang sering kali diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Pengawasan ketat akan terus dilakukan oleh wakil rakyat guna memastikan seluruh bantuan sarana produksi pertanian dapat diterima langsung oleh para petani kecil yang benar-benar membutuhkan. (AN)