Pemerintah Percepat Penanganan Infrastruktur Terdampak Gempa Sikka

RRI.CO.ID, Kupang - Pemerintah mempercepat penanganan kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Kabupaten Sikka, Minggu 23 Agustus 2026 malam.

Rapat dipimpin Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago. Pembahasan mencakup langkah darurat, asesmen kerusakan, penanganan infrastruktur prioritas, hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemerintah pusat menyiapkan dukungan anggaran untuk penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, Kementerian PU mengalokasikan sekitar Rp810 miliar untuk penanganan sepanjang 155 kilometer.

Selain itu, disiapkan dana tanggap darurat sekitar Rp100 miliar untuk penanganan awal bencana. Dody menegaskan, penanganan akan dilakukan berdasarkan hasil asesmen di lapangan sehingga infrastruktur yang paling mendesak dapat segera diprioritaskan.

"Kalau ada tambahan lagi nanti kita bisa bicara. Kita juga ini kan daerah bencana," kata Dody.

Menurut Dody, pemerintah pusat juga akan membantu proses asesmen kerusakan. Setelah kondisi dan kebutuhan terpetakan, pelaksanaan pekerjaan dapat dibagi sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing pihak.

Ia meminta pemerintah daerah segera menetapkan infrastruktur yang menjadi prioritas agar penanganan dapat dilakukan secara terarah dan tidak berlarut-larut. "Pak Bupati mana yang prioritaskan, jadi kita fokusnya di situ dulu," ujarnya.

Dody juga meminta pemerintah daerah dan tim teknis tidak hanya melakukan langkah darurat, tetapi sekaligus menyiapkan desain penanganan permanen. Khusus wilayah pesisir, penanganan harus dilakukan secara menyeluruh karena tidak hanya berkaitan dengan jalan, tetapi juga potensi kebutuhan perlindungan pantai.

Di tengah proses asesmen bangunan, pemerintah juga mulai menyiapkan solusi bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan belum memungkinkan untuk ditempati, termasuk kemungkinan pembangunan hunian sementara (huntara). Dody menegaskan seluruh langkah penanganan harus diarahkan agar masyarakat terdampak dapat secepatnya kembali menjalani kehidupan normal.

Menurutnya, percepatan penanganan bencana merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. "Beliau inginnya warga negara yang terdampak bencana, hari ini terdampak, satu detik kemudian di depannya itu bisa tersenyum," kata Dody.

Karena itu, ia meminta seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat dan produktif, namun tetap efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran negara. (rls/at)