RRI.CO.ID, Kupang – Pemerintah Pusat bersama Jajaran TNI, Polri, BUMN, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) gelar rapat koordinasi menangani bencana gempa bumi Flores. “Hari ini saya bersama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTT, TNI-Polri, BUMN, serta pemerintah kabupaten terdampak mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Gempa Bumi Flores yang dipimpin Menko PMK Pratikno di Labuan Bajo, Manggarai Barat,” kata Gubernur NTT, Senin, 17 Agustus 2026.
Dalam rapat yang dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Menteri PU Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, serta jajaran terkait, saya melaporkan kondisi delapan kabupaten di daratan Flores. Wilayah yang membutuhkan dukungan segera adalah Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo, karena terdapat korban jiwa dan kerusakan cukup besar.
Kebutuhan mendesak meliputi tenda pengungsian dan posko, beras dan bahan makanan, makanan siap saji, obat-obatan, selimut, tikar, serta air mineral. Masyarakat masih memilih berada di luar rumah karena gempa susulan dan kekhawatiran terhadap kondisi bangunan.
“Saya meminta bantuan segera digeser melalui helikopter maupun jalur darat begitu akses memungkinkan. Nagekeo menjadi perhatian khusus karena komunikasi sulit, sementara kelistrikan hampir terputus total. PLN dan Telkomsel diminta mempercepat pemulihan listrik dan jaringan komunikasi,” ujar Gubernur NTT.
Akses melalui Reo juga perlu segera dipastikan, termasuk kondisi pelabuhan untuk mendukung masuknya KRI dr. Soeharso dan distribusi bantuan menuju Manggarai Timur. Pemerintah juga mempercepat pendataan kerusakan bangunan sebagai dasar penanganan hunian sementara dan perbaikan rumah masyarakat.
Posko Pendampingan Nasional dipusatkan di Labuan Bajo, sementara posko taktis dibuka di Maumere. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.
Pemerintah berkomitmen untuk bergerak cepat memastikan keselamatan warga, membuka akses, mempercepat distribusi bantuan, serta memulihkan listrik dan komunikasi. Seusai rakor, jajaran pemerintah pusat dan daerah akan berpencar meninjau langsung sejumlah wilayah terdampak untuk melihat kondisi masyarakat, korban, kerusakan infrastruktur, akses, dan kebutuhan penanganan di lapangan. (rls/at)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....