RRI.CO.ID,Kupang-Wakil Ketua Komisi III DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Kristoforus Loko, menggelar kegiatan reses di Kampung Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Selasa, 30 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi penting terkait infrastruktur dan keselamatan lingkungan.

Kristoforus Loko menjelaskan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional anggota DPRD untuk turun langsung ke masyarakat setelah masa persidangan. Kegiatan ini bertujuan menyampaikan program dan kebijakan pemerintah yang telah disepakati bersama, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan kembali dalam sidang DPRD.

“Reses adalah kesempatan bagi kami untuk mengunjungi konstituen, menyampaikan hal-hal yang diperjuangkan di DPRD, serta menyerap usul, saran, dan pandangan masyarakat yang nantinya akan kami perjuangkan bersama pemerintah,” ujar Ito, sapaan akrabnya.

Dalam dialog bersama warga, beberapa persoalan mendesak mengemuka. Salah satunya adalah normalisasi kali di belakang kampung yang dinilai berbahaya karena telah menimbulkan korban jiwa.

Menurut Kristoforus, kali tersebut merupakan aliran debris yang membawa material tambang sehingga membutuhkan penanganan segera demi keselamatan warga. Selain itu, warga juga meminta adanya bagi hasil pajak mineral bukan logam dan batuan bagi Desa Naru.

Desa tersebut selama ini memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah melalui aktivitas tambang pasir dan batu. “Masyarakat berharap tidak hanya menjadi penonton. Karena sumber daya itu berada di wilayah mereka, maka mereka juga ingin menikmati hasilnya melalui skema bagi hasil pajak untuk pembangunan desa,” kata Ito.

Aspirasi lain yang disampaikan adalah kondisi jalan provinsi Bajawa–Riung yang rusak, terutama di kawasan tambang hingga Kampung Naru. Jalan tersebut disebut belum pernah mendapatkan perbaikan berarti sejak dibangun sekitar 20 tahun lalu.

Kristoforus menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan terus disuarakan kepada pemerintah provinsi maupun pusat. “Tugas kami sebagai anggota dewan adalah terus menyuarakan kepentingan rakyat. Mungkin tidak langsung ditangani hari ini, tetapi pemerintah harus mengetahui bahwa masalah ini mendesak dan perlu diprioritaskan,” tuturnya tegas.

Saat ditanya Wartawan RRI, terkait dampak kenaikan harga bahan pokok terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kristoforus menyinggung bahwa melemahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga sembako berpengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat membayar pajak dan retribusi. Ia menilai kondisi tersebut turut dipengaruhi situasi ekonomi global, termasuk kenaikan nilai tukar dolar yang berdampak pada harga barang impor dan bahan produksi.

“Kalau harga kebutuhan pokok naik, masyarakat akan lebih memprioritaskan kebutuhan rumah tangga daripada membayar pajak atau retribusi. Tentu ini berpengaruh terhadap penerimaan daerah,” ujarnya.

Terkait potensi pariwisata sebagai sumber PAD, Kristoforus menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur menuju destinasi wisata. Ia mencontohkan kawasan Riung yang memiliki potensi besar sebagai penyangga wisata Labuan Bajo.

“Penataan objek wisata penting, tetapi akses menuju lokasi wisata juga harus baik. Jalan yang rusak akan mengurangi daya tarik wisatawan untuk datang,” katanya.

Sementara itu, warga Pomaleda, Yuli Meo, menyampaikan harapannya agar aspirasi yang disampaikan kepada DPRD dapat diteruskan hingga pemerintah provinsi dan pusat. “Kami menyampaikan aspirasi mengenai jalan dan drainase. Harapan kami semoga apa yang kami sampaikan bisa ditindaklanjuti pemerintah sehingga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dan kehidupan kami menjadi lebih sejahtera,” ujarnya.

Warga berharap pembangunan infrastruktur di Kampung Pomaleda dapat segera direalisasikan agar aktivitas masyarakat menjadi lebih lancar dan kesejahteraan warga meningkat. (DW)