Masyarakat NTT Miliki Resiliensi Kuat meski Program MBG Terganggu

RRI.CO.ID, Kupang – Penutupan sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian berbagai kalangan. Kebijakan tersebut memunculkan beragam tanggapan, mulai dari kekhawatiran terhadap keberlanjutan layanan hingga sorotan terhadap tata kelola program.

Sosiolog Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Lasarus Jehamat dalam Wawancara Kupang Pagi Ini di Pro 1 RRI Kupang, Kamis, 11 Juni 2026 menilai masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki daya tahan sosial yang kuat sehingga tidak perlu panik menghadapi situasi tersebut. Menurutnya, masyarakat telah lama terbiasa memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri sebelum program MBG dijalankan.

"Masyarakat kita siap kok. Tanpa Makan Bergizi Gratis pun mereka bisa hidup normal kembali," kata Lasarus.

Ia menjelaskan, dari perspektif sosiologi, masyarakat NTT memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap perubahan kebijakan pemerintah. Hal itu terlihat dari masyarakat di sejumlah wilayah yang belum menerima manfaat program MBG namun tetap menjalani aktivitas sehari-hari tanpa gejolak sosial yang berarti.

Lasarus menambahkan, hingga saat ini tidak terlihat adanya protes dari masyarakat yang belum tersentuh program tersebut. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan bahwa ketahanan sosial masyarakat masih menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi maupun kebijakan publik.

"Termasuk masyarakat di daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan itu. Mereka tetap menjalani kehidupan seperti biasa dan tidak pernah melakukan protes," ujarnya.

Meski demikian, Lasarus mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan ketangguhan masyarakat sebagai alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Ia menilai penghentian sementara operasional sejumlah dapur gizi harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek pengelolaan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan anggaran. Langkah tersebut penting untuk memastikan program berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Lasarus berharap masyarakat tetap tenang sambil menunggu hasil audit yang tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ia optimistis perbaikan sistem tata kelola akan membuat pelayanan gizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak, dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan di masa mendatang. (DB)