RRI.CO.ID, Kupang - Krisis iklim di Nusa Tenggara Timur (NTT) bukan lagi sekadar ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang sedang dihadapi masyarakat hari ini. Fenomena kekeringan, gagal panen, hingga cuaca ekstrem kini menjadi tantangan nyata bagi keberlangsungan hidup di provinsi kepulauan tersebut.

Direktur WALHI NTT, Yuvensius Stefanus Nonga, dalam Seminar Nasional Ecotheology bertema “Krisis Iman di Tengah Krisis Ekologi: Peran Kolaborasi Lintas Sektor dalam Menjaga Keberlanjutan Alam” yang diselenggarakan oleh komunitas mahasiswa Donasi Sampahmu.id Universitas Muhammadiyah Kupang, Kamis 7 Mei 2026, mengatakan, ancaman iklim di NTT semakin serius akibat tingginya kerentanan sosial masyarakat.

Menurutnya, NTT sebagai wilayah kepulauan kecil sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut yang mengancam hilangnya pulau-pulau kecil.

“Situasi krisis iklim di NTT hari ini bertemu dengan kerentanan masyarakat sendiri. Ketika kerentanan ekonomi dan sosial masyarakat tinggi lalu bertemu dengan ancaman iklim, maka risiko bencana pasti meningkat,” ujar Yuvensius.

Selain faktor alam, Yuvensius menyoroti dampak proyek geothermal di Pulau Flores yang dinilai memperparah krisis ekologis. Ia mencontohkan kasus di Mataloko, Kabupaten Ngada, di mana pemboran geothermal memicu semburan lumpur di lahan pertanian dan menurunkan kualitas hasil panen warga.

Ia juga mendorong pemerintah untuk beralih ke energi berbasis komunitas seperti mikrohidro yang telah berhasil di Sumba Timur. “Pemerintah tidak bisa memakai pendekatan top down. Negara seharusnya belajar dari energi berbasis komunitas yang lebih ramah lingkungan dan dikelola masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, persoalan perkotaan juga menjadi perhatian serius. Ketua Donasi Sampahmu.id, Lucianos De Hefrianto Persli, mengungkapkan bahwa Kota Kupang memproduksi sekitar 250 ton sampah setiap harinya. Angka ini menjadi persoalan sosial karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah.

“Angka ini tergolong besar sehingga menjadi persoalan sosial yang perlu ditanggapi serius. Kami mendorong edukasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat, salah satunya melalui inovasi sofa ecobrick,” kata Hefri.

Melalui seminar ini, mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang solutif dalam menghadapi krisis lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas menjadi kunci untuk melahirkan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan alam di NTT. (JR/Hefri)