RRI.CO.ID, Kupang - Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah dan melindungi daya beli masyarakat, Kanwil DJPb Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan progres positif terkait realisasi anggaran pengendalian inflasi tahun anggaran 2026. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan keterjangkauan harga di masyarakat.

Berdasarkan rilis yang dihimpun RRI melalui Kanwil DJPb NTT mencatat, hingga April 2026, realisasi anggaran yang dialokasikan untuk program pengendalian inflasi telah mencapai 24,93% atau sebesar Rp146,74 Miliar. Penyerapan ini difokuskan pada empat pilar utama strategi pengendalian inflasi, yaitu: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K).

Fokus Utama Penggunaan Anggaran

1. Keterjangkauan Harga Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran untuk sektor keterjangkauan harga dilaporkan telah mencapai 13,07%. Penyerapan anggaran ini dialokasikan secara khusus untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah. Dengan capaian realisasi ini menunjukkan bahwa program-program intervensi harga melalui Gerakan Pangan Murah berjalan seperti yang diharapkan.

2. Ketersediaan Pasokan Untuk intervensi ketersediaan pasokan hingga bulan April 2026 realisasi anggaran mencapai 17,77% dari pagu anggaran sebesar 103,62 miliar. Alokasi anggaran ketersediaan pasokan ini difokus untuk alat dan mesin pertanian, pemeliharaan jaringan irigasi, pemeliharaan sumur jaringan irigasi air tanah, serta jaringan Irigasi di sentra produksi lumbung pangan.

3. Kelancaran Distribusi Dari sisi kelancaran distribusi, sampai dengan April 2026 capaian realisasi mencapai 26,48% atau Rp128,16 miliar. Alokasi anggaran pada intervensi di sektor ini difokuskan untuk konektivitas angkutan darat, laut, udara, pemeliharaan jalan dan jembatan. Dengan realisasi sektor kelancaran distribusi, merupakan komitmen untuk memastikan bahwa urat nadi perekonomian, baik melalui darat, laut, maupun udara, berfungsi optimal.

4. Komunikasi Efektif Selain melakukan intervensi yang langsung berdampak pada aktivitas ekonomi melalui operasional infrastruktur pendukung, untuk efektivitas dalam pengendalian inflasi, pemerintah mengedepankan Komunikasi Efektif sebagai pilar pendukung. Melalui pilar ini, pemerintah secara aktif melakukan diseminasi informasi mengenai ketersediaan stok pangan dan perkembangan harga terkini secara transparan.

Langkah ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik, mencegah perilaku panic buying, dan menjaga ekspektasi inflasi di masyarakat tetap stabil. Capaian realisasi anggaran sampai dengan bulan April 2026 mencapai 19,59% atau sebesar Rp148,13 juta.

Langkah Strategis Kedepan Memasuki triwulan II, Kanwil DJPb Propinsi NTT mendorong satuan kerja untuk melakukan akselarasi belanja dengan fokus pada antisipasi tantangan cuaca yang berpotensi memicu lonjakan permintaan. Alokasi dan progress realisasi anggaran untuk pengendalian inflasi ini, diharapkan mampu untuk terus secara efektif mendukung kelancaran aktivitas ekonomi yang didukung dengan ketersediaan pasokan dan kemampuan daya beli masyarakat. (rls/at)