RRI.CO.ID, Kupang - Pemerintah Kabupaten Kupang mulai melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai langkah strategis penyelesaian persoalan lahan di Kawasan Industri Bolok (KIB). Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab aspirasi masyarakat yang telah lama terdampak konflik lahan.

Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan bahwa revisi RTRW menjadi kunci penting dalam menentukan status kawasan industri dan hak kepemilikan masyarakat. Menurutnya, proses ini tidak bisa dilakukan sepihak, melainkan harus melalui mekanisme politik dan hukum yang berlaku.

“Prinsip kami jelas, yang menjadi milik kawasan industri tetap dihormati, tetapi yang merupakan hak milik rakyat harus dikembalikan kepada rakyat dan dikeluarkan dari kawasan industri,” ujarnya dalam pertemuan bersama warga dan perangkat daerah di Kupang Barat, Senin, 27 April 2026.

Dalam proses tersebut, pemerintah daerah juga telah membangun komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keterlibatan lembaga legislatif ini diharapkan dapat mempercepat kajian ulang terhadap penetapan kawasan industri yang selama ini menjadi sumber sengketa.

Revisi RTRW dinilai menjadi langkah penting untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan daerah dengan hak-hak masyarakat lokal. Pemerintah menegaskan bahwa lahan yang terbukti merupakan milik warga harus dikeluarkan dari zona industri dan dikembalikan kepada pemiliknya sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, DPRD diharapkan dapat menjadi jembatan politik dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat Desa Bolok, Kuanheum, dan Nitneo yang terdampak langsung oleh penetapan kawasan tersebut sejak puluhan tahun lalu. Pemerintah Kabupaten Kupang menyatakan optimistis bahwa dengan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, serta dukungan masyarakat, persoalan tata ruang di kawasan Bolok dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan berkelanjutan. (DW)