RRI.CO.ID,SumbaTimur–Pemerintah memastikan pengembangan tambak udang modern di Sumba Timur tetap mengedepankan kelestarian lingkungan dengan mewajibkan setiap kawasan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Kebijakan ini menjadi langkah antisipatif untuk mencegah pencemaran laut yang berpotensi merusak ekosistem terumbu karang serta budidaya rumput laut milik masyarakat pesisir.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Timur, Markus Windi, dalam Wawancara Kupang Pagi Ini di Pro 1 RRI Kupang pada Jumat, 17 April 2026 pagi menjelaskan bahwa seluruh air buangan dari aktivitas tambak tidak akan langsung dialirkan ke laut, melainkan harus melalui proses pengendapan dan penjernihan di kolam IPAL.

“Air buangan tidak langsung dibuang ke laut, tetapi diolah terlebih dahulu agar tidak merusak lingkungan,” ujarnya.

Fasilitas IPAL dalam kawasan tambak terintegrasi ini berfungsi menyaring sisa pakan, limbah organik, serta kandungan nutrien berlebih sebelum air dikembalikan ke perairan. Dengan sistem tersebut, lanjut Markus, keseimbangan ekosistem laut tetap terjaga.

Selain itu, pengawasan kualitas air dilakukan secara berkala menggunakan teknologi sensor digital untuk memastikan seluruh parameter sesuai dengan standar lingkungan yang ditetapkan pemerintah.

Upaya ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi aktivitas industri, sehingga transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

Menariknya, limbah hasil pengolahan IPAL juga berpotensi dimanfaatkan kembali. Endapan lumpur dari proses penyaringan dapat diolah menjadi pupuk organik yang berguna bagi sektor pertanian.

Pemerintah daerah berkomitmen melakukan pemantauan ketat terhadap operasional tambak agar seluruh pengelola mematuhi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

“Kita ingin memastikan terumbu karang dan rumput laut tetap terjaga, karena itu adalah kekayaan alam yang harus diwariskan,” ujar Markus Windi.

Dengan penerapan sistem IPAL yang optimal, pengembangan tambak udang di Sumba Timur diharapkan mampu berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan pesisir. (DB)