RRI.CO.ID, Kupang - Pemerintah Indonesia bersama Timor Leste didorong untuk terus memperkuat kolaborasi dalam tata kelola perikanan lintas batas dengan pendekatan berbasis sains. Langkah ini dilakukan guna menjaga keberlanjutan sumber daya laut di kawasan Laut Timor yang dikenal kaya akan potensi perikanan.

Dalam Wawancara di RRI Kupang, narasumber Prof. Dr. Beatrix M. Rehatta, Guru Besar di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Universitas Kristen Artha Wacana, menegaskan bahwa penggunaan data ilmiah menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan. Hal ini terutama berkaitan dengan penentuan kuota penangkapan ikan serta perlindungan spesies migran yang melintasi batas perairan kedua negara.

Menurutnya, kolaborasi riset antara akademisi Indonesia dan Timor Leste menjadi kunci untuk memahami pola migrasi ikan serta dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan stok pangan laut di wilayah perbatasan. “Pendekatan berbasis sains harus menjadi acuan utama agar kebijakan yang diambil tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, pemanfaatan teknologi modern seperti penginderaan jauh dan pemetaan satelit kini menjadi instrumen penting dalam memantau aktivitas penangkapan ikan secara real-time. Teknologi ini dinilai mampu menekan praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) yang merugikan kedua negara.

Dengan sistem pengawasan berbasis data, zona penangkapan ikan yang berkelanjutan dapat diidentifikasi dan dibagikan kepada nelayan secara transparan. Prof. Beatrix juga menekankan pentingnya harmonisasi regulasi antara Indonesia dan Timor Leste.

Sinkronisasi kebijakan diperlukan untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang laut serta memastikan bahwa setiap keputusan strategis mengacu pada data ilmiah yang sama. Ia menilai, kesepakatan berbasis bukti ilmiah menjadi solusi terbaik dalam memperkuat diplomasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kerja sama ini turut mencakup peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan teknik penangkapan ramah lingkungan dan pengelolaan pascapanen sesuai standar pasar internasional. Dengan pemahaman sains yang lebih baik, nelayan diharapkan mampu menjaga kualitas hasil tangkapan sekaligus menjadi pelindung ekosistem laut.

Di sisi lain, tantangan infrastruktur di wilayah perbatasan juga menjadi sorotan. Keterbatasan fasilitas seperti cold storage dinilai masih menghambat distribusi hasil perikanan. Oleh karena itu, pembangunan sarana penyimpanan terintegrasi di titik strategis perbatasan menjadi kebutuhan mendesak guna menjaga kualitas dan meningkatkan nilai jual produk.

Lebih lanjut, Prof. Beatrix menegaskan bahwa diplomasi maritim harus diiringi dengan komitmen anggaran untuk riset kelautan. Tanpa dukungan pendanaan yang memadai, kebijakan pengelolaan perikanan berpotensi tidak berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Ke depan, keberhasilan kerja sama ini diharapkan dapat menjadi model kolaborasi regional di Asia Tenggara dalam mengelola sumber daya laut lintas batas secara damai dan profesional. Perairan Indonesia dan Timor Leste pun diharapkan tetap menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan bagi generasi masa kini dan mendatang. (DB)