RRI.CO.ID, Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai mendorong sektor kehutanan sebagai sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan tata kelola hasil hutan, pengawasan distribusi kayu, serta pengembangan ekonomi masyarakat berbasis hutan. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan seluruh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-NTT bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) provinsi.

Forum ini menjadi bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam mengoptimalkan potensi hutan yang selama ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

Kepala DLHK NTT, Sulastri H. I. Rasyid, S.PI., M.Si., menegaskan bahwa, potensi sektor kehutanan di provinsi kepulauan itu masih sangat besar, baik dari hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK), maupun jasa lingkungan seperti ekowisata dan perdagangan karbon. Ia menyatakan, pemerintah daerah akan melakukan pendataan ulang potensi hutan di setiap wilayah sekaligus memperkuat sistem pengawasan distribusi hasil hutan untuk menutup celah kebocoran penerimaan daerah.

Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya pengelolaan hutan yang tidak hanya menjaga fungsi ekologis, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui skema perhutanan sosial dan hilirisasi produk hutan. Di tingkat kabupaten, sejumlah KPH mulai mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan HHBK seperti jambu mete dan kemiri.

Produk turunan seperti minyak kemiri dinilai memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan bahan mentah, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan rumah tangga sekaligus membuka sumber PAD baru. Pemerintah provinsi juga berencana mengaktifkan kembali pos pengawasan hasil hutan di pelabuhan dan jembatan timbang untuk memastikan seluruh pergerakan kayu tercatat dan sesuai dengan izin usaha yang berlaku.

Penertiban terhadap praktik illegal logging dan usaha tanpa izin akan menjadi prioritas dalam waktu dekat. Dengan langkah tersebut, sektor kehutanan diharapkan tidak lagi dipandang semata sebagai instrumen konservasi, tetapi juga sebagai pilar ekonomi daerah yang mampu menopang pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan, terutama di wilayah dengan basis sumber daya alam seperti NTT. (As)