RRI.CO.ID,Kupang-Program ambisius pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) di Indonesia tak hanya bicara soal energi bersih, tetapi juga menghadirkan wajah baru pembangunan desa. Dalam peluncuran laporan The Solar Archipelago: Indonesia’s 100 GW Leap to Energy Sovereignty oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, peran Koperasi Desa Merah Putih menjadi sorotan utama sebagai motor penggerak di tingkat akar rumput.

Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, menegaskan bahwa dari total target 100 GW, sebanyak 80 GW akan dibangun dalam skema PLTS terdistribusi di sekitar 80 ribu desa di seluruh Indonesia. Menariknya, sistem ini akan dilengkapi dengan penyimpanan energi berbasis baterai dan dikelola langsung oleh koperasi desa.

“Ini bukan sekadar proyek listrik. Ini adalah upaya membangun ekonomi desa berbasis energi bersih,” ujar Fabby.

Melalui skema ini, Koperasi Desa Merah Putih akan memegang peran strategis sebagai pengelola listrik di desa, mulai dari operasional hingga pemanfaatan ekonomi. Model ini dinilai mampu memastikan manfaat energi tidak hanya berhenti pada akses listrik, tetapi juga berputar menjadi penggerak ekonomi lokal.

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kemenko Perekonomian, Sunandar, menyebut pendekatan koperasi ini sejalan dengan visi pembangunan nasional berbasis desa. “Dengan pengelolaan oleh koperasi, manfaat ekonomi bisa tetap berada di desa. Ini memperkuat kemandirian energi sekaligus ekonomi masyarakat,” katanya.

Kehadiran listrik berbasis PLTS diyakini akan mendorong produktivitas desa secara signifikan. Energi yang stabil membuka peluang pengolahan hasil pertanian, perikanan, hingga usaha kecil berbasis digital. IESR mencatat, program ini berpotensi menciptakan lebih dari 118 ribu lapangan kerja hijau, sekaligus menghemat hingga Rp21 triliun dalam lima tahun melalui pengurangan penggunaan diesel di daerah terpencil.

Contoh nyata terlihat di wilayah Nusa Tenggara Timur, di mana akses listrik mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal secara signifikan, seperti kopi yang nilainya bisa meningkat berkali lipat setelah diolah. Meski menjanjikan, implementasi program ini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kebutuhan pendanaan hingga puluhan miliar dolar, keterbatasan tenaga teknis, hingga perlunya tata kelola lintas sektor yang solid.

Karena itu, IESR merekomendasikan pembentukan satuan tugas nasional untuk mempercepat koordinasi, serta regulasi yang mendukung keterlibatan koperasi dan sektor swasta. Program PLTS 100 GW ini menjadi bagian dari langkah besar Indonesia menuju target net zero emission 2060, sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional.

Dengan pendekatan berbasis desa dan koperasi, Indonesia tidak hanya membangun pembangkit listrik, tetapi juga mendesain ulang sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Jika berjalan sesuai rencana, Koperasi Desa Merah Putih tak hanya menjadi pengelola listrik, tetapi juga simbol transformasi desa menuju masa depan energi bersih Indonesia. (DW)