RRI.CO.ID, Kupang - Bupati Kupang, Yosef Lede, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kupang Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Kupang, Jumat 13 Maret 2026.

Forum yang mengusung tema “Percepatan Transformasi Ekonomi Lokal Berbasis Hilirisasi, Infrastruktur Berkelanjutan dan SDM Berkualitas Menuju Kabupaten Kupang Emas” ini dihadiri Wakil Bupati Kupang, para staf ahli bupati, asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, para camat, pimpinan LSM dan NGO, serta berbagai mitra pembangunan. Dalam sambutannya, Bupati Yosef Lede menyampaikan bahwa konsultasi publik rancangan awal RKPD merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menghimpun berbagai masukan, saran, serta pandangan terkait arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Kupang pada tahun 2027. “Melalui forum ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa dokumen RKPD yang disusun tidak hanya memenuhi aspek administratif perencanaan, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat, selaras dengan isu strategis daerah, serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi,” ujar Yosef Lede.

Ia menjelaskan bahwa rancangan awal RKPD Kabupaten Kupang Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kupang Tahun 2026–2045, serta memperhatikan kondisi dan capaian pembangunan daerah saat ini. Karena itu, berbagai masukan dari forum konsultasi publik akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan dokumen sebelum dilanjutkan ke tahapan Musrenbang RKPD.

Bupati juga menegaskan sejumlah fokus pembangunan daerah ke depan, di antaranya peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, serta UMKM yang didukung hilirisasi produk lokal. Selain itu, pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat.

Fokus lainnya mencakup peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan dasar, penguatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta penguatan perlindungan sosial. Pemerintah daerah juga terus mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, berbasis digital, sekaligus meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup serta ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Bupati Yosef Lede berharap seluruh peserta forum dapat memberikan masukan yang konstruktif, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah.“Secara khusus kepada Bapperida dan seluruh perangkat daerah, saya minta agar hasil konsultasi publik ini diolah secara profesional, berbasis data, dan terukur, sehingga RKPD tahun 2027 yang dihasilkan menjadi dokumen perencanaan berkualitas dan implementatif,” katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, Yermias Pellokila, menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan pertemuan penting untuk membahas serta merumuskan langkah-langkah strategis pembangunan daerah ke depan. “Pertemuan ini merupakan satu pertemuan yang sangat penting untuk membahas dan merumuskan langkah tindak lanjut kita ke depan dalam rangka menata pembangunan di Kabupaten Kupang demi kesejahteraan masyarakat kita bersama,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kupang. Menurutnya, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, berbagai perkembangan pembangunan sudah mulai terlihat, meski di tengah berbagai regulasi serta kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Yermias Pellokila juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dalam forum tersebut. Ia sekaligus menyampaikan permohonan maaf apabila dalam perjalanan kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah selama ini terdapat kritik atau masukan yang kurang berkenan. (DW)