RRI.CO.ID, Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menyalurkan bantuan meteran listrik gratis berkapasitas 450 VA bagi ribuan rumah tangga masyarakat tidak mampu di berbagai wilayah NTT.

Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses energi listrik sekaligus mendukung peningkatan rasio elektrifikasi, khususnya di wilayah terpencil, terluar, dan terdepan (3T). Kebijakan tersebut juga menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar berupa akses listrik yang merata.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT, Rosye Maria Hedwine, ST., M.Si dalam Wawancara Kupang Pagi Ini Jumat, 6 Maret 2026 menjelaskan bahwa penerima bantuan meteran listrik gratis harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan tepat sasaran.

Menurutnya, prioritas utama diberikan kepada keluarga yang benar-benar belum memiliki sambungan listrik di rumah, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan memiliki keterbatasan akses terhadap layanan energi.

Program bantuan ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 dan direncanakan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. “Penyaluran tahap awal difokuskan pada sepuluh kabupaten di NTT, di antaranya Kabupaten Alor, Kupang, Malaka, hingga Manggarai Timur,” kata Rosye.

Melalui program tersebut, pemerintah daerah berharap dapat mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi di NTT yang saat ini telah mencapai sekitar 96,4 persen.

Meski demikian, tantangan geografis wilayah kepulauan masih menjadi kendala dalam proses distribusi bantuan. Untuk itu, Dinas ESDM terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa serta pihak PLN guna memastikan proses pemasangan meteran listrik dapat menjangkau hingga daerah pesisir dan wilayah terpencil.

Kehadiran listrik di rumah warga diyakini akan memberikan dampak positif bagi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Anak-anak dapat belajar dengan penerangan yang lebih baik pada malam hari, sementara masyarakat juga dapat memanfaatkan listrik untuk mendukung kegiatan ekonomi rumah tangga.

“Di wilayah pesisir, misalnya, akses listrik dapat membantu nelayan menggunakan alat pendingin sederhana untuk menjaga kualitas hasil tangkapan ikan, serta mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar lebih produktif,” ujarnya.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, proses verifikasi dilakukan secara ketat melalui pencocokan data usulan pemerintah desa dengan basis data kemiskinan nasional. Setelah verifikasi administrasi, tim dari dinas terkait juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan kondisi rumah dan status ekonomi calon penerima sesuai dengan ketentuan.

Selain pemasangan meteran listrik, pemerintah juga memberikan dukungan berupa subsidi pembelian token listrik bagi penerima bantuan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak terbebani biaya operasional listrik setelah meteran terpasang.

“Ke depan, jika kondisi ekonomi keluarga penerima sudah membaik, mereka diharapkan dapat meningkatkan daya listrik secara mandiri sesuai dengan kebutuhan rumah tangga mereka,” tambah Rosye.

Pemerintah Provinsi NTT menargetkan rasio elektrifikasi di wilayah tersebut dapat mencapai 100 persen pada tahun 2028. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, PLN, serta dukungan masyarakat, program ini diharapkan mampu menghadirkan akses listrik yang merata bagi seluruh warga NTT.

Kehadiran listrik di setiap rumah dinilai tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membuka peluang pendidikan dan ekonomi yang lebih baik bagi generasi muda di daerah. (DB)