RRI.CO.ID, Kupang – Pemerintah melalui Badan Karantina Indonesia terus memperkuat sistem pengawasan lalu lintas ternak yang keluar dan masuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini dilakukan guna menjaga keamanan hayati dari ancaman penyakit, termasuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), sekaligus melindungi sektor peternakan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di daerah kepulauan tersebut.

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan NTT, Simon Soli, S.Pt., M.P saat diwawancarai Pro 1 RRI Kupang, Rabu, 4 Maret 2025 mengatakan, sebagai salah satu provinsi dengan potensi ternak sapi terbesar di Indonesia, NTT memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Karena itu, pengawasan yang ketat menjadi kunci agar kualitas dan reputasi ternak asal NTT tetap terjaga di pasar nasional.

“Setiap ternak yang akan dikirim ke luar daerah diwajibkan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan, termasuk uji laboratorium dan masa karantina,” katanya. Proses ini memastikan hewan yang dilalulintaskan benar-benar sehat dan bebas dari kontaminasi virus berbahaya.

Petugas karantina ditempatkan di berbagai pintu keluar, seperti pelabuhan dan bandara, untuk memverifikasi kelengkapan dokumen kesehatan hewan sesuai standar nasional. Pemeriksaan dilakukan secara intensif guna mencegah adanya pelanggaran prosedur yang dapat membahayakan sektor peternakan.

Simon menegaskan pentingnya kesadaran para pengusaha ternak untuk mematuhi protokol kesehatan serta tidak melakukan pengiriman melalui jalur ilegal. Praktik penyelundupan ternak dinilai berisiko tinggi, tidak hanya dalam penyebaran penyakit, tetapi juga dapat merusak kepercayaan pasar dan menurunkan harga ternak NTT di tingkat nasional.

Menurut Simon, sinergi lintas sektor juga terus diperkuat. “Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dilibatkan dalam patroli bersama di titik-titik rawan, terutama di wilayah perairan yang luas dan sulit dipantau secara manual,” ujarnya.

Patroli berkala dilakukan untuk meminimalisir praktik penyelundupan serta memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Selain pengawasan konvensional, inovasi digital turut diperkenalkan melalui sistem pelacakan asal-usul ternak atau traceability.

Melalui sistem basis data terpadu, riwayat kesehatan hewan dapat diketahui secara cepat dan akurat. Digitalisasi layanan ini diharapkan mampu memangkas birokrasi tanpa mengurangi kualitas pengawasan kesehatan hewan.

Di sisi lain, ketersediaan infrastruktur pendukung seperti instalasi karantina hewan di setiap kabupaten menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah daerah didorong untuk menyediakan lahan dan fasilitas pendukung agar proses pemeriksaan kesehatan dapat berjalan optimal sebelum ternak diangkut, termasuk melalui program tol laut.

Simon juga mengingatkan pentingnya menjaga status zona hijau NTT dari ancaman penyakit hewan. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada ternak hidup, tetapi juga pada produk olahan asal hewan yang berpotensi membawa materi genetik virus berbahaya.

Dengan sistem pengawasan yang semakin terintegrasi, diharapkan posisi NTT sebagai lumbung ternak nasional tetap terjaga. “Komitmen bersama dalam menjaga kesehatan hewan menjadi investasi jangka panjang demi mewujudkan kedaulatan pangan nasional yang tangguh dan berdaya saing di tengah tantangan global,” katanya menegaskan. (DB)