RRI.CO.ID. Kupang - Di atas hamparan lahan di Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Senin,(16/2/2026), makna filosofis tersebut menemukan bentuk nyatanya ketika butir-butir padi pertama ditanam sebagai simbol dimulainya babak baru pembangunan pertanian yang berorientasi pada kedaulatan pangan berkelanjutan. Penanaman padi perdana pada percetakan sawah baru seluas sekitar 300 hektar itu dilakukan oleh Bupati Kupang Yosef Lede bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, serta Ketua DPRD Provinsi NTT Emi Nomleni. Kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Tanam Padi Serentak se-Provinsi NTT yang dirancang sebagai strategi terintegrasi dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional

Gerakan tersebut merepresentasikan pendekatan pembangunan pertanian yang bersifat sistemik, yakni menempatkan sektor pangan sebagai pilar fundamental dalam struktur ketahanan nasional. Penanaman padi bukan sekadar aktivitas produksi, melainkan tindakan peradaban—sebuah upaya menjaga kesinambungan antara manusia, tanah dan masa depan

“Kepercayaan Pemerintah Provinsi NTT menjadikan Kabupaten Kupang sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan strategis tersebut merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab moral” ucap Yosef Lede saat ditemui RRI.CO.ID, Senin,(16/2/2026).

Kepercayaan tersebut harus dijawab dengan peningkatan kualitas kerja yang lebih progresif, kolaboratif dan berorientasi pada keberlanjutan. Arah kebijakan pembangunan pertanian Kabupaten Kupang diselaraskan dengan kebijakan nasional serta program pembangunan Pemerintah Provinsi NTT. Kabupaten Kupang memiliki potensi sumber daya lahan pertanian yang luas. Namun, berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan infrastruktur irigasi, teknologi produksi, serta akses pendukung lainnya, selama ini menjadi tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan lahan. Meski demikian, melalui konsistensi kebijakan dan partisipasi aktif masyarakat, daerah ini berhasil mencatat peningkatan produksi gabah kering secara signifikan, dari sekitar 21.000 ton pada tahun 2024 menjadi 87.000 ton pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa produktivitas pertanian tidak semata ditentukan oleh luas lahan, melainkan oleh kualitas tata kelola, keberpihakan kebijakan, serta kesadaran kolektif masyarakat dalam merawat tanah sebagai sumber kehidupan. (Andry/Ady)