RRI.CO.ID, Kupang - Bank Indonesia (BI) secara resmi meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025 dalam sebuah kegiatan nasional yang diselenggarakan secara hybrid dari Jakarta, Rabu (28/1/2026) dan diikuti oleh peserta dari berbagai daerah, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menegaskan peluncuran LPI merupakan wujud nyata komitmen transparansi kebijakan Bank Indonesia kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

“Laporan Perekonomian Indonesia telah diterbitkan secara konsisten sejak tahun 1953 dan menjadi referensi penting dalam mengulas dinamika, prospek, risiko, serta tantangan perekonomian Indonesia ke depan,” ujar Adidoyo.

Kepala Perwakilan BI NTT, Adidoyo Prakoso saat memberi sambutan pada peluncuran LPI 2025 di Provinsi NTT, Rabu (28/1/2026). (Foto: Delvin).

Peluncuran LPI 2025 terdiri atas dua agenda utama, yaitu Keynote Speech oleh Gubernur Bank Indonesia dan Seminar Nasional yang menghadirkan narasumber dari unsur Dewan Gubernur BI, kementerian/lembaga, serta praktisi ekonomi. Mengusung tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”, kegiatan ini menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam paparannya, Adidoyo menyoroti tiga pesan utama. Pertama, perlunya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah di tengah ketidakpastian ekonomi dan keuangan global yang masih tinggi.

Kedua, akselerasi transformasi ekonomi NTT agar semakin produktif melalui inovasi yang tepat sasaran dan kolaboratif. Ketiga, pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi kebijakan yang efektif.

“Ekonomi NTT pada tahun 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ke depan, sinergi perlu difokuskan pada inovasi konkret yang mampu menjawab tantangan jangka pendek, menengah, dan panjang,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Analis Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif, dan Syariah BI NTT, Reyza Lisembina Budiarjo, memaparkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Ia menjelaskan bahwa BSPI disusun untuk merespons perkembangan transaksi digital yang tumbuh secara eksponensial serta meningkatnya peran generasi muda dalam aktivitas ekonomi.

Analis Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif, dan Syariah BI NTT, Reyza Lisembina Budiarjo saat memaparkan materi BSPI 2030 di Aula BI NTT, Rabu (28/1/2026). (Foto: Delvin).

BSPI 2030 mengusung lima arah transformasi utama, yakni penguatan ekonomi keuangan digital nasional, penguatan peran perbankan sebagai lembaga utama, integrasi perbankan dan fintech, penguatan manajemen risiko dan perlindungan konsumen, serta menjaga kepentingan nasional melalui pemrosesan transaksi domestik di dalam negeri.

“Melalui BSPI 2030, Bank Indonesia mendorong sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, sekaligus adaptif terhadap inovasi teknologi dan risiko kejahatan siber,” kata Reyza.

Ia juga menambahkan bahwa berbagai inisiatif strategis terus dikembangkan, termasuk penguatan BI-FAST, pengembangan pembayaran lintas negara melalui QRIS, dan pemanfaatan data sistem pembayaran untuk perumusan kebijakan. Adapun pengembangan Rupiah Digital yang saat ini masih dalam tahap kajian dan pengujian.

LPI 2025 diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memahami prospek ekonomi Indonesia tahun 2026 hingga jangka menengah dan panjang, sekaligus memperkuat optimisme terhadap ketahanan ekonomi nasional. Sebagai penutup kegiatan, Bank Indonesia mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. (DW)