RRI.CO.ID, Kupang -Bagi Pemerintah Kota Kupang, kesehatan tidak dipandang sebagai beban anggaran, melainkan investasi sosial jangka panjang. Komitmen itu kembali ditegaskan melalui raihan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 Kategori Pratama, yang menempatkan Kupang sebagai daerah dengan kebijakan kesehatan pro-rakyat dan berorientasi dampak.

Penghargaan yang diterima Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo di Jakarta, Selasa (27/1), mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam memastikan seluruh warga memperoleh akses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya dan administrasi. Di tengah tantangan fiskal daerah, Kota Kupang justru memilih memperluas jaring pengaman kesehatan bagi masyarakatnya.

Berbeda dari pendekatan administratif semata, Pemkot Kupang menekankan kehadiran negara di saat paling krusial, yakni ketika warga membutuhkan layanan medis mendesak. Skema UHC Non Cut-Off menjadi instrumen utama, memungkinkan warga tetap dilayani meski kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif, cukup dengan menunjukkan KTP.

Kebijakan tersebut dinilai strategis karena mencegah risiko sosial lanjutan, seperti kemiskinan ekstrem akibat biaya kesehatan. Pemerintah daerah melihat bahwa sakit yang tidak tertangani cepat berpotensi memutus produktivitas, pendidikan, dan ketahanan keluarga.

Capaian kepesertaan yang melampaui standar nasional menunjukkan bahwa perluasan akses kesehatan di Kota Kupang bukan sekadar target angka, melainkan keberpihakan kebijakan. Kolaborasi pembiayaan pusat dan daerah menjadi fondasi penting dalam menjamin keberlanjutan program JKN di tingkat lokal.

Dalam konteks nasional, penghargaan ini menegaskan peran pemerintah daerah sebagai aktor kunci dalam mewujudkan UHC. Kota Kupang menjadi contoh bahwa keberanian mengambil keputusan berbasis kebutuhan rakyat dapat menghasilkan dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat. (As)