KBRN, Jakarta: Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia sepanjang triwulan I-2025 terjaga. Sistem keuangan nasional terjaga meskipun perekonomian dan pasar keuangan global tengah dilanda ketidakpastian.

"Ketidakpastian disebabkan oleh dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat yang memunculkan eskalasi perang dagang. Dan memasuki awal triwulan kedua, downside risk dari global terpantau masih tinggi, sehingga perlu terus dicermati dan diantisipasi," kata Ketua KSSK Yang sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam keterangan pers KSS, Kamis (24/4/2025).

Baca Juga: Pergerakan IHSG Naik, Meski Masih Ada 'Outflow'

Baca Juga: Pelemahan Rupiah Berlanjut, Analis: Dipengaruhi Sentimen Domestik-Global

Baca Juga: Pasar Tunggu Pengumuman BI, IHSG Dibuka Naik Tajam

Rapat KSSK kedua bulan April ini, tambah Sri Mulyani, menyepakati untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat kordinasi dan kebijakan. Utamanya dalam memitigasi potensi dampak dan risiko global, serta memperkuat perekonomian dan sektor keuangan di dalam negeri.

Kebijakan tarif yang disusul perang tarif AS-Tiongkok diperkirakan akan mengakibatkan perlambatan ekonomi AS dan Tiongkok. Imbasnya akan meluas ke perekonomian global termasuk perekonomian Indonesia.

Pasar keuangan global juga akan terganggu, termasuk tata kelola perdagangan dunia serta investasi antara negara. Kondisi itu membuat pelaku usaha dan investor cenderung menghindari risiko karena imbal hasil obligasi AS turun dan dolar AS melemah.

"Aliran modal keluar dari Amerika Serikat ke negara dan aset yang dianggap lebih aman (safe Haven). Terutama ke aset di Eropa dan Jepang dan ke komoditas emas," ucap Sri Mulyani.

Indonesia mulai merasakan dampak tersebut dengan derasnya aliran keluar modal asing dari pasar saham, yang memicu pelemahan rupiah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga berfluktuatif dan perdagangan saham sempat dihentikan sementara karena turun tajam.

"Indonesia akan senantiasa waspada dalam menghadapi dinamika global ini. Pemerintah aktif melakukan mitigasi awal melalui negosiasi dengan AS dan melanjutkan deregulasi hambatan non-tarif," kata Sri Mulyani menutup keterangannya.