Ini Deretan Program Pengendalian Inflasi di Sultra Januari – Juli 2026

RRI.CO.ID, Kendari - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Tenggara menjalankan berbagai program pengendalian inflasi sepanjang Januari hingga Juli 2026 melalui penguatan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Kepala Seksi Kehumasan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara, Zulpan Riski Amanda, mengatakan pengendalian inflasi diperkuat melalui sinergi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan Bank Indonesia dalam program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026.

“GPIPS adalah penyempurnaan dari GNIPP. Tahun ini kami buat lebih fokus, antisipatif, dan terukur. Tujuannya tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan dari hulu ke hilir,” ujar Zulpan dalam keterangan persnya, Kamis (27/8/2026).

Pada sisi ketersediaan pasokan, sejumlah pemerintah daerah melakukan berbagai langkah, di antaranya Kabupaten Konawe menyalurkan benih padi unggul Sertifikat Sanggoleo secara gratis kepada petani.

Selain itu, Sekolah Lapang Iklim (SLI) dilaksanakan di Kabupaten Kolaka pada 20 April dan Kabupaten Konawe pada 29 April 2026, sementara di Kabupaten Konawe Utara dilakukan penanaman padi serentak seluas 100 hektare.

“Kita mulai dari pasokan. Kalau produksi aman, harga di tingkat petani dan konsumen lebih terkendali,” kata Zulpan.

Untuk mendukung kelancaran distribusi, TPID juga memfasilitasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) melalui 6 perjanjian kemitraan bisnis antarwilayah atau business to business (B2B) untuk komoditas beras dan telur ayam.

Kerja sama tersebut antara lain melibatkan UD Putra Gangga Kendari dengan Pabrik Pai Sadhana DE Kolaka Timur untuk komoditas beras, serta PT Nigavitama Kendari dengan Asosiasi Peternakan Ayam Konawe Selatan untuk komoditas telur ayam.

“KAD ini penting untuk memutus rantai panjang distribusi dan menekan biaya logistik. Kami juga fasilitasi distribusi pangan di 19 kota/kabupaten se-Sultra,” jelas Zulpan.

Sementara dari sisi keterjangkauan harga, TPID se-Sulawesi Tenggara telah melaksanakan 159 kali Gerakan Pasar Murah (GPM) hingga Juli 2026.

Selain menyediakan kebutuhan pokok, pelaksanaan GPM di Kota Kendari juga menghadirkan gas elpiji sebagai salah satu komoditas tambahan bagi masyarakat.

Pengendalian harga beras juga diperkuat melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang hingga 29 Juli 2026 telah mencapai 18.580,79 ton atau 114,58 persen dari target penyaluran tahun 2026.

“Kami juga mulai mendigitalisasi sistem pembayaran bagi UMKM dan kios pangan di Kendari untuk mendukung transparansi dan efisiensi,” ujar Zulpan.

Di sisi komunikasi, Bank Indonesia bersama TPID juga melaksanakan sejumlah High Level Meeting (HLM) dan rapat koordinasi, di antaranya HLM TPID Provinsi pada 9 Februari dan 8 Juni 2026 serta rapat koordinasi Satgas Ketahanan Pangan bersama Bapanas pada 27 Februari 2026.

Upaya peningkatan kapasitas juga dilakukan melalui kegiatan capacity building Laporan TPID Award 2025 pada 20–21 Januari 2026 untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan evaluasi kebijakan pengendalian inflasi.

“Kami ingin membangun ekspektasi positif masyarakat. Komunikasi kebijakan yang baik adalah kunci agar program pengendalian inflasi dirasakan langsung manfaatnya oleh publik,” tutup Zulpan Riski Amanda.

Dirinya berharap berbagai langkah tersebut dapat menjaga stabilitas harga pangan hingga akhir 2026 sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara.