RRI.CO.ID Kendari - Gubernur Sulawesi tenggara Andi Sumangerukka meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota tidak menjadikan apel siaga dan simulasi sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, seluruh unsur terkait harus memastikan kesiapan personel, peralatan, anggaran, sistem koordinasi dan posko siaga di lapangan.
“Jangan kita hanya berhenti di apel siaga dan simulasi, tetapi betul-betul menganggap kita siap menghadapi bencana itu,” ungkap Gubernur Sultra saat memimpin Apel Siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 di Kantor Gubernur Sultra, Rabu 26 Agustus 2026.
Gubernur menyebutkan, berdasarkan laporan Stasiun Klimatologi BMKG Sultra pada Juli 2026, kondisi dinamika atmosfer dan laut perlu menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut sejalan dengan pemetaan risiko bencana Sulawesi Tenggara yang menunjukkan sejumlah daerah memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap Karhutla.
“Tujuh daerah tercatat memiliki risiko tinggi Karhutla, yakni Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari dan Kota Baubau. Sementara untuk kekeringan, seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara berada pada tingkat risiko tinggi,” ungkapnya.
Menghadapi kondisi tersebut, Gubernur menginstruksikan penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk mengaktifkan posko siaga bencana di masing-masing daerah. Pemerintah daerah juga diminta membangun langkah terpadu pada sektor pangan, sumber daya air dan bendungan, energi serta lingkungan.
“Selain pencegahan, pengawasan terhadap kawasan rawan kebakaran juga harus diperkuat melalui patroli terpadu dan deteksi dini titik api. Setiap laporan kebakaran harus direspons secara cepat agar api tidak meluas,” jelasnya.
Gubernur juga meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pihak yang dengan sengaja maupun lalai melakukan pembakaran hutan dan lahan. Di sisi lain, pemerintah daerah diminta mempersiapkan langkah menghadapi potensi krisis air dengan menyediakan sumber air alternatif dan distribusi air bersih menggunakan armada tangki. Kesiapan sektor kesehatan juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi dampak kekeringan dan debu terhadap masyarakat.
“Pencegahan itu jauh lebih baik daripada kita melakukan pengobatan,” ujar Andi Sumangerukka.
Gubernur menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan bencana. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dinilai menjadi bagian penting agar warga memahami dampak kebakaran hutan dan lahan serta ikut menjaga lingkungan.
Dalam apel tersebut, Gubernur juga meminta BPBD Provinsi Sultra hingga kabupaten/kota mengaktifkan posko siaga selama 1×24 jam. Posko diharapkan menjadi pusat informasi dan koordinasi dalam mempercepat penanganan setiap potensi bencana.
Apel siaga ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana Karhutla dan kekeringan yang diperkirakan meningkat memasuki puncak musim kemarau September hingga Oktober 2026.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....