RRI.CO.ID, Kendari - Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menyoroti peran vital sektor pertanahan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi pelayanan publik bidang pertanahan dan aset yang berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Kamis, 7 Mei 2026.

Menurut Gubernur, hingga saat ini sektor pertanahan dan BMD masih menghadapi berbagai persoalan kompleks, mulai dari ketidakjelasan status lahan hingga tumpang tindih pemanfaatan ruang.

Kondisi tersebut dinilai berisiko menimbulkan kerugian keuangan daerah, menghambat masuknya investasi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintah.

Langkah perbaikan tata kelola ini menjadi agenda krusial untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Bumi Anoa.

"Saya selaku Gubernur Sultra sangat mengapresiasi kegiatan ini yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan pertanahan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat," ujar Andi Sumangerukka.

Sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sultra, ia menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program pusat, termasuk kolaborasi pengamanan bersama KPK.

Sinergi dengan lembaga antirasuah tersebut difokuskan pada pengawalan tata kelola pertanahan serta pengelolaan tata ruang agar lebih transparan dan akuntabel.

Gubernur juga menginstruksikan agar seluruh aset pemerintah daerah dipastikan keamanannya melalui proses sertifikasi yang optimal.

Upaya ini diambil untuk meminimalisasi sengketa lahan di masa depan sekaligus menjadi bagian dari gerakan memberantas praktik mafia tanah di Sulawesi Tenggara.

Kepastian status aset daerah dipandang sebagai fondasi utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang menunjang ketahanan pangan nasional.

Gubernur berharap melalui koordinasi ini, seluruh jajaran pemerintahan dapat bekerja lebih efektif dalam mengelola administrasi pertanahan yang selama ini masih lemah.