RRI.CO.ID, Kendari - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka menegaskan apel siaga bencana tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menghasilkan kesiapan nyata dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan.
Penegasan tersebut disampaikan Andi Sumangerukka saat memimpin Apel Siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Karhutla dan Kekeringan Provinsi Sultra Tahun 2026 di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Rabu 26 Agustus 2026.
Apel diawali dengan pemeriksaan pasukan oleh Gubernur Sultra yang didampingi Pj. Sekda Sultra dan Kepala BPBD Sultra. Kegiatan turut dihadiri Forkopimda Sultra, para bupati dan wakil bupati, wali kota serta kepala OPD lingkup Pemprov Sultra.
Dalam amanatnya, Andi Sumangerukka mengajak seluruh peserta apel berdoa agar bencana Karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dapat segera teratasi sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.
Menurut gubernur, Karhutla dan kekeringan menjadi ancaman serius setiap musim kemarau. Perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi turut meningkatkan potensi bencana sehingga diperlukan pola penanganan yang lebih terukur.
“Saya juga mengingatkan, jangan kita hanya berhenti di apel siaga dan simulasi, tetapi betul-betul menganggap bahwa kita betul-betul siap menghadapi bencana,” ujarnya.
Gubernur menjelaskan penanggulangan bencana saat ini tidak lagi hanya mengandalkan respons ketika bencana terjadi. Pemerintah harus memperkuat pencegahan dan pengurangan risiko melalui data yang akurat, perencanaan terpadu dan komando lapangan yang jelas.
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Sultra Tahun 2022–2026, terdapat tujuh kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi Karhutla, yakni Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari dan Kota Baubau. Sementara seluruh kabupaten/kota di Sultra berada pada tingkat risiko tinggi untuk bencana kekeringan.
Menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung September hingga Oktober 2026, gubernur meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor, pencegahan Karhutla, kesiapsiagaan krisis air bersih, kesehatan masyarakat serta kemampuan personel di lapangan.
Para bupati dan wali kota bersama BPBD diminta segera mengaktifkan posko siaga Karhutla dan kekeringan. Posko tersebut harus menjadi pusat koordinasi dan informasi sehingga setiap potensi bencana dapat segera ditindaklanjuti.
Di wilayah rawan Karhutla, Dinas Kehutanan, Manggala Agni, BKSDA, TNI dan Polri diminta meningkatkan patroli terpadu serta deteksi dini titik panas, khususnya di kawasan berisiko tinggi dan hutan lindung.
“Jangan kita hanya berhenti di kegiatan protokuler, tetapi betul-betul kita harus siap di lapangan karena kebakaran ini perlu adanya penanganan bersama,” tegasnya.
Selain pencegahan, gubernur meminta penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja maupun lalai melakukan pembakaran hutan dan lahan. Sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar juga harus terus diperkuat.
Untuk mengantisipasi kekeringan, pemerintah daerah diminta menyiapkan sumber air alternatif dan armada truk tangki untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang mengalami krisis air.
Sektor kesehatan juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan puskesmas dan rumah sakit siap menghadapi dampak musim kemarau.
Penggunaan teknologi turut menjadi bagian dari strategi mitigasi. BPBD diminta mengoptimalkan big data, pemantauan satelit BMKG dan aplikasi digital pelaporan bencana secara real-time sebagai dasar pengambilan keputusan.
Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten dan kota mulai mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bencana, termasuk personel dan material.
“Saya berharap bukan hanya kegiatan seremonial. Betul-betul kita siap untuk menghadapi bencana. Ada data, maka dengan data itu kita bisa melakukan langkah-langkah,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sultra menyerahkan dukungan sarana mitigasi dan logistik penanggulangan Karhutla dan kekeringan kepada Bupati Bombana, Bupati Muna Barat dan Bupati Buton Utara.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan simulasi penanganan bencana oleh personel gabungan TNI, Polri, BPBD dan perangkat daerah terkait.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....