Koltim Raih Penghargaan Kabupaten Teraktif Harmonisasi Produk Hukum

RRI.CO.ID, Kendari – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim) kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kali ini, Koltim meraih penghargaan sebagai Kabupaten Teraktif dalam Harmonisasi Produk Hukum Daerah.

Penghargaan tersebut diterima langsung Plt. Bupati Koltim H. Yosep Sahaka, S.Pd., M.Pd., didampingi Kabag Hukum Setda Koltim Abdul Rahmat Rahman, S.H., dalam rangkaian Upacara Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sultra, Kendari, Rabu (19 Agustus 2026).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keaktifan dan komitmen Pemkab Koltim dalam melakukan harmonisasi produk hukum daerah. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap regulasi daerah tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Plt. Bupati Koltim H. Yosep Sahaka menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah. Regulasi yang baik tentunya harus memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Yosep Sahaka.

Ia menegaskan, harmonisasi produk hukum merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Setiap kebijakan daerah, kata dia, harus memiliki landasan hukum yang kuat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 mengusung tema “Mengabdi Untuk Negeri Menuju Indonesia Emas 2045.” Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan jajaran Kementerian Hukum dalam membangun sistem hukum yang mendukung pembangunan daerah.

Dengan penghargaan tersebut, Pemkab Koltim berkomitmen mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian melalui penguatan koordinasi, harmonisasi, dan kualitas regulasi daerah.

(Diskominfo)