RRI.CO.ID, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperkuat tata kelola data sebagai fondasi pembangunan berbasis bukti melalui kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rekomendasi Kegiatan Statistik dan Metadata Statistik Sektoral yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra di Hotel Zahra Syahriah Kendari, Rabu (22/7/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Rony Yakob, dan diikuti para admin SIM Data, wali data, wali data pendukung, serta pengelola data dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Hadir pula narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Kominfo Provinsi Sultra.

Dalam sambutannya, Rony Yakob menegaskan bahwa data yang akurat, mutakhir, lengkap, terpadu, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan, menyusun program pembangunan, hingga meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, implementasi kebijakan Satu Data Indonesia hanya dapat berjalan optimal apabila seluruh perangkat daerah berperan aktif sebagai produsen data yang menghasilkan informasi sesuai standar, dilengkapi metadata yang jelas, serta dapat dibagipakaikan antarinstansi.

"Data yang berkualitas akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama untuk membangun tata kelola data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Rony.

Ia menjelaskan, metadata statistik memiliki peran penting karena menjelaskan sumber, metode, dan karakteristik data sehingga dapat dipahami serta dimanfaatkan secara tepat oleh seluruh pengguna data. Selain itu, pemutakhiran data pada aplikasi SIM Data secara berkala juga menjadi bagian penting dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang berbasis bukti.

Rony juga mengajak seluruh pengelola data di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat koordinasi, dan membangun sinergi agar implementasi statistik sektoral semakin berkualitas.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra, Andi Syahrir, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan statistik sektoral sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan data.

Ia menjelaskan bahwa Dinas Kominfo berperan sebagai Walidata Daerah yang memfasilitasi proses pengelolaan data, sedangkan kualitas data sangat bergantung pada perangkat daerah sebagai produsen data.

"Tanggung jawab menghadirkan data berkualitas bukan hanya berada di Dinas Kominfo, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh OPD. Kolaborasi menjadi kunci utama untuk mewujudkan tata kelola data yang baik dan mendukung transformasi digital pemerintahan," kata Andi Syahrir.

Ia juga mengungkapkan bahwa mulai tahun 2026 pemerintah menggunakan Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) sebagai instrumen baru dalam mengukur tingkat transformasi digital pemerintahan, menggantikan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam penilaian tersebut, kualitas pengelolaan data menjadi salah satu indikator utama yang melibatkan seluruh perangkat daerah.

Selain itu, Pemprov Sultra telah mengikuti Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026 bersama BPS. Pada evaluasi sebelumnya, Dinas Perkebunan dan Hortikultura serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sultra berhasil masuk enam besar nasional. Tahun ini, Pemprov Sultra mengusulkan Dinas Tanaman Pangan dan Dinas Ketahanan Pangan sebagai sampel penilaian dengan harapan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi di tingkat nasional.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap terbangun budaya pengelolaan data yang semakin baik, terintegrasi, dan berkualitas sebagai fondasi pemerintahan digital serta pendukung terwujudnya pembangunan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.