Kiai Sepuh Berharap Muktamar NU Lahirkan Pemimpin Terbaik

RRI.CO.ID, Kediri – Menjelang pembukaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, perhatian warga Kediri tertuju pada proses pemilihan kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Mereka sepakat memiliki satu harapan agar Muktamar NU dapat melahirkan pemimpin terbaik.

Pernyataan ini juga diamini sejumlah kiai sepuh yang berkumpul di aula tamu Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Rabu, 26 Agustus 2026. Umumnya, para kiai menyerukan agar muktamar berlangsung demokratis, bebas dari tekanan, serta tetap menjunjung tinggi adab dan akhlak ulama.

Salah satu kiai sepuh, KH Ma’ruf Amin dalam tausiyahnya meminta, seluruh pemegang hak suara menggunakan hak pilih secara bebas dan menentukan sosok yang dinilai paling baik untuk memimpin NU.

"Harus memilih orang yang terbaik," ujar Ma’ruf, seusai mengikuti rapat koordinasi.

Menurut Ma’ruf, muktamar merupakan forum musyawarah yang harus dijalankan dengan akal sehat, hati yang jernih, serta akhlak mulia. Karena itu, peserta diminta tidak terpengaruh intimidasi, provokasi, maupun tekanan dalam menentukan pilihan.

Ia mengingatkan, memilih sosok yang dinilai kurang baik ketika mengetahui ada calon lain yang lebih baik merupakan persoalan serius secara moral.

"Jangan sampai karena ada tekanan, intimidasi, atau provokasi kemudian memilih orang yang bukan terbaik, padahal mengetahui ada yang lebih baik," katanya.

Ma’ruf juga meminta, panitia memastikan seluruh rangkaian muktamar berlangsung kondusif dan demokratis. Ia menilai, suasana yang aman menjadi bagian penting untuk menjaga marwah NU dan kehormatan para ulama.

"Kepada para pelaksana, kepada para panitia supaya menjaga muktamar berjalan kondusif dan supaya berjalan secara demokratis," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ma’ruf turut menyinggung dugaan adanya pihak yang berupaya memberikan tekanan kepada peserta, dengan membawa-bawa isu restu atau dukungan pemerintah.

Ia menegaskan, hal tersebut bukan berarti pemerintah melakukan intervensi. Namun, menurutnya, ada pihak tertentu yang diduga memanfaatkan isu tersebut untuk memberikan tekanan psikologis kepada peserta muktamar.

"Kita tidak melihatnya mengatakan bahwa pemerintah melakukan itu, tapi ada yang menjual isu itu," kata Ma’ruf.

Karena itu, ia berpesan, kepada seluruh pihak menahan diri dari tindakan pemaksaan, mobilisasi, maupun bentuk tekanan lain yang dapat memengaruhi kebebasan peserta dalam menentukan pilihan.

Ma’ruf juga berharap, pemerintah tetap menjaga posisi netral dan menghormati kemandirian NU. Persoalan internal organisasi, kata dia, seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang telah disepakati dalam organisasi.

Harapan agar muktamar berjalan damai juga disampaikan warga.

Salah seorang masyarakat di Kediri, Ahmad mengatakan, Muktamar NU bukan sekadar momentum memilih pemimpin. Tetapi, hal ini juga kesempatan untuk memperkuat persatuan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap NU.

"Saya berharap muktamar berjalan lancar, damai, dan para peserta bisa memilih pemimpin yang benar-benar mampu membawa NU semakin baik. Jangan sampai ada tekanan atau kepentingan tertentu yang justru membuat warga terpecah,” kata Ahmad.

Saat ini, lanjutnya, masyarakat membutuhkan sosok pemimpin NU yang mampu menjaga tradisi keulamaan sekaligus menjawab berbagai persoalan sosial yang berkembang. Ia juga berharap hasil muktamar dapat diterima seluruh pihak dengan lapang dada.

"Siapa pun yang terpilih harus bisa merangkul semua pihak. Yang paling penting setelah muktamar NU tetap solid dan para nahdliyin tidak terpecah," katanya.

Sementara itu, tausiyah para kiai sepuh tersebut menegaskan sejumlah prinsip penting. Pertama, NU sebagai organisasi keagamaan dan sosial harus tetap menjunjung tinggi adab dan akhlak, sehingga seluruh proses muktamar wajib menjaga kehormatan serta marwah organisasi.

Kedua, muktamar merupakan forum musyawarah. Karena itu, peserta diminta menggunakan kebebasan berpikir dan hati nurani dalam menentukan pilihan, termasuk memilih pemimpin terbaik tanpa mempertajam pertikaian.

Ketiga, seluruh pihak diminta menjaga kehormatan ulama dan proses penentuan kepemimpinan dengan menghindari transaksi, tekanan, rekayasa, maupun cara-cara lain yang tidak terpuji.

Keempat, hak dan kebebasan peserta sebagai pemegang kedaulatan forum harus dihormati. Peserta harus dapat menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan tanpa manipulasi maupun tekanan.

Kelima, pemerintah, kekuatan politik, serta pihak-pihak di luar NU diminta menghormati kemandirian dan kedaulatan muktamar. Segala tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai pengondisian atau intervensi diharapkan dihindari.

Keenam, para kiai menyampaikan kepercayaan kepada Presiden agar pemerintah tetap menghormati kemandirian NU dan ulama. Jika terdapat pejabat yang melakukan tindakan yang dinilai sebagai intervensi, mereka berharap Presiden dapat mengambil tindakan tegas.

Ketujuh, pihak-pihak yang dinilai mengganggu proses muktamar diminta menghentikan tindakannya. Para kiai mengingatkan pentingnya kesediaan mengakui kesalahan dan tidak mengulangi tindakan yang dapat merusak proses organisasi.

Pesan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian para kiai sepuh terhadap masa depan NU, para ulama, peserta, dan seluruh pihak yang terlibat dalam Muktamar NU.