RRI.CO.ID, Jombang - Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) menyoroti rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikabarkan akan dilakukan PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) Jombang terhadap lebih dari seribu pekerja. Organisasi buruh menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan karyawan karena disertai rencana perubahan sistem ketenagakerjaan menjadi outsourcing.

Informasi mengenai rencana PHK tersebut mulai beredar di lingkungan pekerja dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan informasi yang diterima serikat buruh, pelaksanaan pengurangan tenaga kerja disebut-sebut akan dimulai pada akhir Juni 2026 sebagai bagian dari langkah efisiensi perusahaan.

Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang, Hadi Purnomo, mengatakan pihaknya telah menerima banyak aduan dari pekerja yang merasa khawatir terhadap rencana tersebut. Serikat juga terus menghimpun informasi dari para karyawan yang diperkirakan akan terdampak kebijakan perusahaan.

"Dari laporan yang kami terima, jumlah pekerja yang berpotensi terkena PHK diperkirakan lebih dari seribu orang dan prosesnya direncanakan mulai 30 Juni 2026," ujar Hadi, Sabtu, 13 Juni 2026.

Menurut Hadi, pekerja yang selama ini berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) disebut akan diarahkan untuk kembali bekerja melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Namun, mereka harus terlebih dahulu menjalani proses PHK sebelum dapat direkrut kembali.

Ia menyebut skema tersebut memunculkan penolakan dari sebagian besar pekerja karena dinilai menghilangkan kepastian status kerja yang selama ini dimiliki. "Banyak pekerja keberatan karena harus lebih dulu diberhentikan apabila ingin tetap bekerja melalui mekanisme outsourcing yang direncanakan perusahaan," katanya.

SBPJ saat ini tengah melakukan pendataan terhadap pekerja yang berpotensi terdampak sekaligus menyiapkan upaya mediasi. Serikat juga berencana meminta penjelasan secara langsung kepada pihak manajemen terkait alasan dan mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdiyanto, membenarkan bahwa instansinya telah menerima pemberitahuan dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi perusahaan yang berdampak pada tenaga kerja. "Kami akan memanggil pihak manajemen untuk memperoleh penjelasan mengenai kondisi perusahaan serta langkah yang akan ditempuh. Harapan kami tentu PHK ini dapat dihindari," ujar Isawan.

Di sisi lain, manajemen PT SGS menjelaskan bahwa langkah efisiensi dilakukan karena kondisi keuangan perusahaan yang terus mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir. Kerugian perusahaan disebut mencapai sekitar Rp700 miliar pada 2023, meningkat menjadi Rp1,1 triliun pada 2024, dan masih berada di kisaran Rp500 miliar sepanjang 2025.

HRD PT SGS Jombang, Heri Satriono, mengatakan penurunan pasar ekspor menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi perusahaan. Menurutnya, sebagian besar produk PT SGS dipasarkan ke luar negeri sehingga pelemahan permintaan global berdampak langsung terhadap kinerja usaha.

"Kondisi kerugian perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 dan data pendukungnya sudah kami sampaikan kepada serikat pekerja maupun karyawan," tutur Heri.

Pemerintah daerah bersama serikat buruh berharap komunikasi antara perusahaan dan pekerja dapat terus dilakukan sehingga solusi terbaik dapat ditemukan tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha maupun perlindungan hak-hak tenaga kerja.