RRI.CO.ID, Jombang - Pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat upaya penyediaan data ekonomi yang akurat melalui pelatihan bagi 1.217 petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026. Kegiatan yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan proses pendataan ekonomi berjalan sesuai standar dan menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
Pelatihan petugas Sensus Ekonomi 2026 resmi dibuka Bupati Jombang Warsubi di Hotel Yusro Jombang, Jumat, 29 Mei 2026, dan berlangsung hingga Jumat, 12 Juni 2026. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, serta Kepala BPS Kabupaten Jombang Mouna Sri Wahyuni.
Dalam sambutannya, Warsubi menegaskan bahwa kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki pemerintah. Karena itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi harus mampu menghasilkan data yang valid dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.
"Ketepatan data yang dikumpulkan para petugas akan berpengaruh besar terhadap penyusunan kebijakan pembangunan di masa mendatang. Karena itu, saya berharap seluruh petugas menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab agar informasi yang diperoleh benar-benar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat bagi masyarakat," kata Warsubi.
Bupati juga mengingatkan para petugas untuk menjaga profesionalisme selama proses pendataan. Ia meminta petugas tidak mengandalkan perkiraan dalam pencatatan data dan selalu melakukan verifikasi langsung kepada responden.
Selain itu, petugas diminta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta memanfaatkan masa pelatihan untuk memahami seluruh mekanisme dan perangkat pendataan yang akan digunakan saat sensus berlangsung.
Kepala BPS Kabupaten Jombang Mouna Sri Wahyuni mengatakan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis untuk memotret perkembangan ekonomi daerah yang mengalami banyak perubahan dalam satu dekade terakhir. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi digital, berkembangnya UMKM baru, hingga perubahan pola usaha pascapandemi perlu didukung dengan data yang akurat dan mutakhir.
"Informasi yang dikumpulkan melalui sensus ini akan menjadi rujukan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi. Di tengah rencana pengembangan kawasan industri baru di Jombang, pemetaan yang komprehensif sangat dibutuhkan agar program dan dukungan pemerintah dapat diberikan secara lebih tepat sasaran," ujar Mouna.
Ia juga mengingatkan seluruh calon petugas agar menjaga integritas dan mengedepankan kualitas data selama menjalankan tugas di lapangan.
"Rekam setiap informasi sesuai fakta yang ditemukan. Hindari membuat asumsi atau mengisi data tanpa melakukan pengecekan langsung. Datangi responden, lakukan wawancara dengan baik, dan bangun pendekatan yang santun agar data yang diperoleh benar-benar berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelatihan, Amat Alamin Wafa menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pelatihan menggunakan metode hybrid melalui Learning Management System (LMS) dan pembelajaran tatap muka yang berlangsung mulai 29 Mei hingga 12 Juni 2026.
Sebanyak 1.217 peserta mengikuti pelatihan yang dibagi ke dalam 48 kelas dan dilaksanakan dalam lima gelombang. Untuk gelombang pertama, pelatihan diikuti 255 peserta yang terbagi dalam 10 kelas. "Kami berharap seluruh peserta mampu memahami materi yang diberikan dengan baik sehingga saat terjun ke lapangan dapat melaksanakan pendataan secara profesional dan menghasilkan data ekonomi yang akurat serta berkualitas tinggi," ujar Amat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....