RRI.CO.ID, Jombang - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi meninjau pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 8, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Jumat, 3 April 2026.

Kunjungan ini menyoroti peran pendidikan inklusif dalam mendukung perlindungan anak serta membangun lingkungan belajar yang aman. Peninjauan juga dilakukan untuk melihat langsung proses pembelajaran di Sekolah Rakyat yang dinilai tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga memperkuat aspek perlindungan anak melalui pendekatan berbasis komunitas.

Menteri Arifatul Choiri Fauzi menilai keberadaan Sekolah Rakyat ini mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan psikologis dan motivasi belajar anak.

“Saya lihat anak-anak bahagia sekali, sebab Sekolah Rakyat membangkitkan cita-cita mereka yang tadinya tidak bisa menempuh pendidikan, dengan Sekolah Rakyat ini mereka bisa bermimpi setinggi-tingginya,” ujarnya.

Ia juga memberikan pesan kepada para siswa untuk menikmati proses belajar dan terus menumbuhkan cita-cita. Selain itu, apresiasi disampaikan kepada para tenaga pendidik yang dinilai memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo turut menyampaikan penghargaan kepada para guru.

“Mereka telah berperan nyata dalam membentuk siswa-siswi Sekolah Rakyat menjadi pribadi yang berkarakter, berintegritas, menjunjung tinggi kejujuran, serta memiliki tanggung jawab moral yang kuat,” katanya.

Selain meninjau sektor pendidikan, Menteri PPPA juga mengunjungi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jombang. Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi layanan penanganan kasus kekerasan serta kesiapan sumber daya dalam memberikan perlindungan kepada korban.

“Disini sebagai bentuk koordinasi, sebab UPTD ini menjadi ujung tombak Kabupaten dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata Menteri Arifatul.

Ia mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dinilai responsif dan terintegrasi.

“Kasus penanganan kekerasan di Jombang sangat baik. Ada korban yang periksa ke dokter difasilitasi layanan antar jemput setiap periksa. Korban juga berterima kasih kepada Pemkab Jombang atas fasilitas yang diberikan, dan kasusnya sudah tertangani dengan baik dan cepat,” jelasnya.

Menteri PPPA juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan kasus kekerasan melalui layanan resmi. “Kami menghimbau kepada masyarakat mengadu tindak kekerasan bagi perempuan dan anak melalui Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) melalui telepon 129,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya edukasi kepada anak terkait perlindungan diri, serta perlunya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus. “Saya ingin UPTD ini dibantu semua pihak, supaya fungsi UPTD ini semakin maksimal. Kita berharap pencegahan dapat dilakukan dengan baik. Saya yakin Jombang bisa menjadi pilot project penanganan kasus perlindungan anak dan perempuan secara maksimal,” ucapnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang.