RRI.CO.ID, Kediri - Anggota Komisi VIII DPR RI Gus An'im memastikan Bandara Dhoho Kediri secara teknis layak menjadi embarkasi haji mulai 2027.

Dengan kemampuan menampung pesawat berbadan besar, penerbangan haji dari Kediri dinilai lebih efisien dan mampu menekan biaya operasional.

Rencana tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2027 hasil kemitraan Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Komisi VIII DPR RI di Pondok Pesantren Sumbersari, Kencong, Kediri, Kamis, 30 Juli 2026.

Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi VIII DPR RI Gus An'im atau KH An'im Falachuddin Mahrus, perwakilan Kementerian Haji dan Umrah RI Ikhsan Kamaruzzaman, serta Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kediri Abdul Kholiq Nawawi.

Gus An'im menjelaskan, keunggulan Bandara Dhoho mampu menampung pesawat wide body membuat pesawat tidak perlu transit untuk mengisi avtur dan bisa terbang langsung dari Kediri ke Arab Saudi, sehingga menghemat biaya operasional dan memperkecil selisih harga.

"Untuk menunjang kesiapan operasional, pihak terkait juga telah melakukan studi tiru ke DIY Yogyakarta untuk mempelajari pengelolaan asrama haji dan sistem pemanfaatan jaringan hotel lokal," kata Gus An'im.

Terkait fasilitas penampungan jemaah transit, jelas Gus An'im, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan hotel-hotel di Kediri untuk memberdayakan tingkat okupansi daerah.

"Bahkan, wacana pembangunan fasilitas permanen berkonsep modern kini tengah bergulir. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Bupati Mas Dhito dikabarkan telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih lima hektare," katanya.

Kemudian, konsep yang diusulkan Kementerian Haji dan Umrah bukan lagi sekadar asrama biasa, melainkan Hotel Haji, fasilitas yang selama musim haji penuh untuk jemaah dan di luar musim haji dapat difungsikan komersial untuk menambah pemasukan negara.

Terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH 2027, DPR mengupayakan agar beban jemaah tidak melonjak dengan mematangkan formulasi ideal rasio pembiayaan antara BPKH dan jemaah 60 banding 40 atau setidaknya 55 banding 45.

Di samping biaya, Gus An'im menegaskan pentingnya pelaksanaan Wukuf di Arafah sebagai inti ibadah haji. Ia menekankan jemaah sakit tetap harus diperjuangkan mendapat fasilitas Safari Wukuf, bukan terburu-buru dibadalkan.

"Kami juga mengingatkan jemaah waspada terhadap penawaran jasa badal haji murah yang berisiko penipuan, mengingat regulasi dan biaya haji resmi di Arab Saudi saat ini sangat ketat," katanya.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji dan Umrah RI Ikhsan Kamaruzzaman mengemukakan, komitmen pemerintah meningkatkan layanan ramah perempuan, lansia, dan disabilitas.

"Hal itu telah kami lakukan dengan porsi petugas haji perempuan sejak 2026 telah ditingkatkan hingga 33 persen dan materi Fikih Nisa akan menjadi kurikulum wajib bimbingan manasik," kata Ikhsan.