RRI.CO.ID, Kediri - Anggota Komisi VIII DPR RI, An'im Falachudin Mahrus (Gus An'im) meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melakukan evaluasi terhadap tahapan istitha'ah untuk musim haji tahun 2027.

Pada agenda sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah haji 2027 Kemitraan Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Komisi VIII DPR RI di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Kamis 30 Juli 2026, Gus An'im menyatakan, istitha'ah adalah kemampuan atau kesanggupan. Hal itu, sebagai syarat wajib bagi seseorang untuk menunaikan ibadah haji, yaitu saat seseorang punya kemampuan fisik, biaya, dan aman dalam perjalanan.

"Evaluasi yang pertama terkait istitha'ah, yang masih dikeluhkan oleh Pemerintah Saudi. Mereka bertanya, kenapa yang dikirim jamaah haji yang sangat-sangat renta atau tua sekali dan ini yang menjadi catatan kita," katanya.

Oleh sebab itu, jelas Gus An'im, pihaknya memberikan rekomendasi kenapa istitha'ah perlu diperketat. Tujuannya, agar jamaah haji yang dikirim ke Tanah Suci itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji.

"Dari catatan Kemenhaj, pada musim haji yang 2025 ada 400 orang meninggal dunia. Namun, tahun 2026 ini jumlahnya berkurang jadi 316 orang meninggal dunia," katanya.

Secara umum, ia menilai, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah yang berdiri khusus membuat penyelenggaraan haji kini jauh lebih terfokus.

"Karenanya, persiapan haji ini sengaja kita lakukan lebih awal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Sekarang itu, fokus kementerian ini khusus mengurus haji dan umrah, sehingga pelayanan di tanah air maupun koordinasi dengan Pemerintah Saudi akan jauh lebih maksimal," kata Gus An’im.

Ia meyakini, pengetatan syarat istitha'ah juga untuk meminimalkan keluhan dari Pemerintah Arab Saudi. Khususnya, terkait jemaah dengan risiko tinggi, terutama lansia dan jemaah sakit.

"Harapan kami, forum semacam ini tidak hanya sosialisasi program, tapi juga menjadi ruang dialog," katanya.

Terlebih, sebut Gus An'im, dari pihak panitia menampung langsung keluhan, masukan, dan pengalaman jemaah haji tahun sebelumnya untuk bahan evaluasi regulasi.

"Kini ada dua hal yang ditekankan, yakni edukasi manasik yang matang dan persiapan fisik jamaah," katanya.

Di sisi lain, Gus An'im optimistis, Bandara Dhoho Kediri (DHX) yang telah berstatus internasional berpeluang besar menjadi embarkasi haji dan umrah di Kediri. Kini, secara infrastruktur DHX siap dan sudah ada sinergi kuat antara Kementerian Haji, Pemkab Kediri, Kementerian Perhubungan, serta akan ada tinjauan lapangan dari Pemerintah Arab Saudi.

"Nah jika terwujud, Bandara Dhoho (DHX) diproyeksikan melayani 10.000 hingga 11.000 jemaah dari 11-12 kabupaten/kota di sekitar Kediri, mulai dari Nganjuk, Tulungagung, Ponorogo, Madiun, Magetan, hingga Bojonegoro, dan itu dampaknya pasti besar untuk UMKM dan ekonomi warga Kediri," katanya.

Mengenai pengembangan fasilitas di Tanah Suci, Gus An'im juga menyampaikan, sekarang di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina), pemerintah juga menyiapkan investasi perbaikan.

"Nantinya ada renovasi total di Mina, mulai dari kapasitas tenda, termasuk wacana tenda bertingkat, sampai penambahan kamar mandi agar jemaah lebih nyaman," kata Gus An’im.

Di tempat sama, perwakilan Biro Humas Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI, Fathurrahman, melanjutkan, kementerian telah menyusun 10 rekomendasi utama perbaikan layanan di Armuzna.

"Saat ini, Mina menjadi prioritas paling krusial karena keterbatasan lahan dibanding Arafah," katanya.