Fraksi Golkar Soroti SiLPA APBD Kaimana Capai Rp.114,3 Miliar

RRI.CO.ID, Kaimana — Fraksi Partai Golkar DPRK Kabupaten Kaimana menyoroti serius besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp114.303.029.533,39.

Sorotan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Partai Golkar dalam penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2025 dalam sidang DPRK Kaimana.

Fraksi Golkar menilai, keberadaan SiLPA tidak cukup hanya dilihat dari besaran nominalnya, tetapi harus dikaji berdasarkan sumber dan kualitas pembentukannya. Menurut fraksi, SiLPA dapat menjadi indikator positif apabila berasal dari efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan tetap mempertahankan pencapaian output dan target pembangunan.

Namun, kondisi tersebut akan berbeda apabila SiLPA terbentuk akibat banyaknya program yang tidak terlaksana, pekerjaan yang tertunda, proses pengadaan yang gagal, maupun rendahnya kemampuan perangkat daerah dalam merealisasikan anggaran.

“Apabila SiLPA sebagian besar terbentuk karena program tidak terlaksana, pekerjaan tertunda, proses pengadaan gagal, atau rendahnya kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan anggaran, maka hal tersebut justru menunjukkan adanya persoalan dalam kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD,” tegas Fraksi Golkar.

Karena itu, Fraksi Partai Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Kaimana memberikan penjelasan secara rinci mengenai komposisi dan sumber SiLPA sebesar Rp114,303 miliar tersebut. Penjelasan itu dinilai penting untuk mengetahui apakah SiLPA lebih banyak berasal dari efisiensi atau justru dari kegiatan dan program yang tidak mampu direalisasikan.

Fraksi Golkar menegaskan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak semata-mata berbicara mengenai berapa besar anggaran yang telah dibelanjakan. Hal yang jauh lebih penting adalah hasil yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut serta sejauh mana manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

“APBD harus menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar dokumen keuangan,” demikian penegasan Fraksi Partai Golkar dalam pandangan fraksinya.

Atas dasar itu, Fraksi Partai Golkar mendorong Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD, khususnya terhadap kegiatan yang tidak terealisasi, rendahnya serapan belanja modal, rendahnya realisasi Dana Kampung, serta besarnya SiLPA.

Fraksi Golkar juga meminta agar penyusunan APBD pada tahun-tahun mendatang dilakukan secara lebih realistis, berbasis kebutuhan masyarakat, mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan perangkat daerah, serta berorientasi pada hasil. Fraksi mengingatkan agar besarnya anggaran yang tercantum dalam dokumen APBD harus sejalan dengan manfaat yang diterima masyarakat.

“Jangan sampai APBD terlihat besar di atas kertas, tetapi manfaatnya kecil ketika sampai kepada masyarakat,” tegas Fraksi Partai Golkar.